CPO Mengurangi Ketergantungan Indonesia Terhadap Impor BBM

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berupaya menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai 50 persen. Minyak sawit (CPO) punya peluang untuk mewujudkan keinginan tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, bahwa ketersediaan energi nasional adalah kunci dalam mengentaskan kemiskinan dan kunci dalam mengurangi ketimpangan. Dengan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia saat ini, baru 50 persen dipenuhi dari produksi dalam negeri. Sisanya yang 50 persen berasal dari pasokan impor.

“Saya kira ke depan sangat berbahaya sekali apabila kondisi ini masih kita pakai terus menerus tanpa melakukan research, tanpa kita melakukan terobosan-terobosan dalam membangun ketahanan energi kita, utamanya karena kita sekarang memiliki produksi CPO yang kecil,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada sidang paripurna Dewan Energi Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/1) seperti dilansir situs setkab.go.id.

Presiden Jokowi mengakui potensi biomassa yang juga tidak kecil, memiliki batubara yang tentu saja turunannya ini kalau sebuah research yang baik, baik untuk CPO, baik untuk biomassa, baik untuk batubara dan bahan-bahan yang kita miliki akan memberikan terobosan, sehingga kita tidak ketergantungan terus pada yang namanya BBM.

“Saya kita seperti ide penemuan cell gas di Amerika, kira-kira terobosan seperti itu yang kita inginkan. Misalnya CPO dengan produksi, apa dengan hutan kelapa sawit kita yang mencapai 13 – 14 juta hektar, saya kira ini memberikan sebuah peluang kepada kita bahwa kita tidak ada ketergantungan dengan negara yang lain,” tutur Presiden Jokowi.

Sepanjang 2016, realisasi konsumsi biodiesel baru 2,74 juta kiloliter atau 94% masih dibawah target yang ditetapkan pemerintah sebanyak 2,9 juta kiloliter. Serapan terdiri dari 2,49 juta kl berasal dari pemanfaatan biodiesel PSO, dan sisanya 246.870 kl berasal dari non-PSO.

Konsumsi biodiesel non-PSO masih rendah akibat belum adanya alokask subsidi dari anggaran pemerintah dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. (Qayuum)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.