CPO Fund Langgar UU Perkebunan, Kata Politisi Gerindra

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arif  Puyouno mengkritik penggunaan dana pungutan – dikenal CPO Fund- yang dinilai melanggar UU Perkebunan. Salah satunya menggunakan dana pungutan untuk program pembiayaan biodiesel.

“Dana dari sawit kok malah buat subsidi biodiesel. Ini aneh, saat ini harga minyak lebih murah dibandingkan CPO,” kata Arif kepada majalah SAWIT INDONESIA.

Arif menyatakan bahwa sebenarnya keberadaan BPDP akan berdampak positif apabila dana tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh stakeholder  kelapa sawit. “Harusnya dana itu digunakan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Perkebunan. Anggota kami yang remajakan lahan belum dapat dana ini ,” tuturnya.

Arif  Puyouno mengakui dirinya aktif sebagai Anggota Dewan Pembina  Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI). Organisasi petani ini seringkali mengkritik pelaksanaan dana pungutan dan keberadaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Perkumpulan petani sawit ini pernah mengajukan gugatan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24/2015 mengenai Penghimpunan Dana Perkebunan kepada Mahkamah Agung.

“Kritikan ditujukan karena terdapat kekeliruan dalam penggunaan dana (BPDP),” jelas Arif.

Menurut Arif dana tersebut semestinya digunakan subisidi bibit, penelitian, replanting, pembangunan sarana dan prasarana perkebunan seperti jalan dan sekolah. “Jika itu dilakukan dapat memengaruhi harga TBS,” papar pria yang juga menjabat Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu.

Namun, sayangnya itu masih belum dilaksanakan dengan baik. “Ini APPKSI minta dana untuk replanting sampai sekarang gak ada,” cetusnya.

Dia juga menegaskan kepada pemerintah untuk menggunakan dana BPDP sebagaimana mestinya, sehingga tidak ada dugaan penyalahgunaan dana apalagi sampai korupsi. “Sampai sekarang alur dana subsidi biodiesel masih belum jelas. Ini kan rawan korupsi,” pungkasnya.

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.