Antisipasi Subsidi Biodiesel Kurang, BPDP Usulkan 7 Opsi Pengaman

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Selisih harga solar dan biodiesel yang semakin melebar membuat  dana subsidi diperkirakan tidak lagi mencukupi sampai akhir tahun. Itu sebabnya, BPDP Sawit  menyiapkan  tujuh strategi untuk mengamankan alokasi dana bagi pengembangan biodiesel.

“Biodiesel sangat penting dengan posisi industri sawit yang strategis sebagai komoditi ekspor terbesar yang banyak menyerap tenaga kerja dan dikenal oleh internasional. Biodiesel sawit bagian dari ketahanan energi sehingga keberlanjutan program biodiesel perlu dalam kaitannya dengan dana sawit,” kata Bayu Krisnamurthi Direktur Utama BPDP dalam FGD Konsep Kebijakan  Pemanfaatan Biodiesel di Jakarta, Kamis (11/8).  

Subsidi biodiesel sampai semester pertama terus menanjak. Ini terlihat peningkatan selisih harga yang besar triwulan pertama sebesar Rp 3.125 per liter lalu  triwulan kedua menjadi Rp 6.061 per liter. “HIP dihitung dengan cara melihat rata-rata harga 3 bulan sebelumnya dan perhitungan setiap bulan. Lalu dibandingkan triwulan pertama dan kedua,” jelasnya.

Volume penyerapan biodiesel pada periode sama juga naik dari 517 ribu kilo liter (KL) menjadi 685 ribu KL. “Serapan naik 20 persen, selisih harga yang dibayarkan naik hampir dua kali lipat 90 persen,” ujar Bayu.

 Sampai Agustus ini, dana pungutan yang terhimpun  sebesar Rp 6,1 triliun. Menurut Bayu, dana ini mencukupi untuk menutup  selisih harga biodiesel dengan harga beli badan usaha penyalur solar yang dicampur biodiesel sampai awal 2017.

Walaupun demikian, BPDP mengusulkan  tujuh strategi pengamanan subsidi biodiesel antara lain, penyesuaian harga indeks pasar (HIP) biodiesel, standarisasi periode HIP biodiesel dan solar, penyesuaian volume mandatori biodiesel, pembagian biaya keberlanjutan yang ditanggung oleh konsumen, pembagian biaya keberlanjutan yang ditanggung oleh APBN, harmonisasi pungutan, dan pemberlakuan lelang pada segmen subsidi atau public service obligation (PSO). 

 Paulus Tjakrawan Ketua Umum Produsen Biofuels Indonesia  (APROBI) menyetujui opsi subsidi biodiesel untuk ditanggung APBN. Sebaiknyabukan justru menarik dana pungutan CPO Supporting Fund (CSF) dari hasil ekspor biodisel. “Pemerintah bisa bertanggungjawab memberikan subsidi tidak bisa menyerahkan program ini kepada swasta 100%,”katanya. 

Walaupun demikian, sampai sekarang ketujuh opsi ini masih dalam proses pembahasan dan akan diusulkan kepada Kementrian Pertanian. (Ferrika Lukmana)

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.