10 Fakta Menarik Jokowi Pro Sawit

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Selama empat tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) arah pembangunan industri sawit sudah lebih baik. Kebijakan dan langkah diplomasi yang dilakukan Jokowi sangat efektif dalam upaya menjagala sawit dari berbagai serangan kampanye negatif.

Presiden Jokowi menuturkan bahwa kampanye negatif serta hambatan dagang merugikan kepentingan ekspor sawit dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan. Hal ini diungkapkannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa pertengahan November 2017.

Itu sebabnya, Jokowi aktif membela dan melobi negara-negara Eropa yang cenderung menghambat sawit sebagai contoh ketika muncul usulan Resolusi Eropa. Berkat lobi aktif yang dilakukan jajaran menterinya , Resolusi Eropa dapat diulur pemberlakuannya sampai 2030.

Terobosan lain adalah lahirnya Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit pada 2015. Badan pembiayaan ini merupakan impian lama para pelaku supaya dana dari sawit dipakai untuk kepentingan sawit.

Di bidang energi terbarukan, penggunaan biofuel berbasis sawit terus meningkat. Pemerintah memperluas penggunaan biodiesel campuran 20% (B20) ke semua sektor baik PSO dan non PSO. Perluasan ini membantu penghematan devisa negara sampai US$ 6 miliar per tahun.

Pemerintahan Jokowi juga memperhatikan produktivitas sawit rakyat. Melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pemerintah memberikan bantuan Rp 25 juta per hektare kepada petani peserta program peremajaan untuk menggantikan tanaman tua dan rendah produktivitasnya. Program ini ditargetkan menjangkau kebun sawit rakyat seluas 185 ribu per hektare

Berikut ini 10 fakta yang menunjukkan kerja pemerintahan Jokowi dengan dukungan pemangku kepentingan lain untuk membela dan membangun industri sawit:

1. Penguatan Diplomasi Sawit
Belum setahun memimpin, Presiden Jokowi dalam pertemuan APEC di Tiongkok, November 2015, meminta Presiden Obama untuk membuka pasar Amerika Serikat bagi produk sawit. Alasannya sawit ini menjadi tumpuan hidup petani dan mengentaskan kemiskinan.

Jokowi bersama sejumlah negara produsen sawit menggalang persatuan melalui forum bersama bernama Council of Palm oil Producing Countries (CPOPC).

2. Eropa Menunda Pelarangan Sawit 
Otoritas Uni Eropa menunda penghapusan minyak sawit sebagai bahan baku biofuel pada 2030. Sebelumnya, permintaan larangan ini diusulkan anggota Parlemen Uni Eropa.

Berkat langkah diplomasi dan lobi, salah satunya oleh Menko Kemaritiman, Luhut Panjaitan yang bertemu Komisi Uni Eropa dan perwakilan Vatikan. Dalam pertemuan tersebut, Luhut menjelaskan bahwa pelarangan sawit di Uni Eropa akan berdampak buruk kepada petani dan mengakibatkan kemiskinan.

3. Lahirnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Pemerintah merestui lahirnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Juli 2015. Badan ini menghimpun dan mengelola dana pungutan ekspor sawit untuk berbagai program yaitu biodiesel, peremajaan sawit rakyat, riset, promosi, dan SDM.

4. Mewajibkan Penggunaan Biodiesel 20%(B20)
Sejak 1 September 2018, Pemerintah mewajibkan penggunaan campuran biodiesel 20% atau B20 ke seluruh sektor baik Public Service Obligation (PSO) dan non PSO. Tidak ada lagi campuran biodiesel nol persen atau B0 dalam bahan bakar solar kendaraan. Program ini ditargetkan menghemat devisa negara sampai US$6 miliar setahun.

5. Mendorong Peremajaan Sawit Rakyat
Presiden Jokowi meresmikan program peremajaan sawit rakyat yang dilakukan perdana di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada 13 Oktober 2017. Melalui program ini, pemerintah ingin memperbaiki produktivitas sawit rakyat dan penghasilan petani menjadi lebih baik. Target program ini menjangkau 185 ribu hektare perkebunan petani. Tiap petani mendapatkan bantuan Rp 25 juta per hektare untuk peremajaan.

6. Memperbaiki tata kelola sawit
Pemerintahan Jokowi menunda pemberian izin baru untuk pembukaan lahan sawit. Langkah ini diambil supaya pelaku usaha mengoptimalkan intensifikasi dan memanfaatkan pemakaian landbank.

7. Penguatan industri hilir sawit
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian RI, jumlah ragam produk hilir kelapa sawit pada tahun 2014 sekitar 126 produk. Ada kenaikan ditahun 2015 sampai 2017 menjadi 154 produk.

8. Ekspor Sawit Meningkat
Data GAPKI menunjukkan bahwa ekspor produk sawit terus tumbuh dalam empat tahun terakhir. Pada 2014, nilai ekspor sawit sebesar US$ 21,1 miliar dan volumenya 21,7 juta ton.

Pada 2017, ekspor sawit melonjak hingga US$ 22,97 miliar dan volumenya 31 juta ton.

9. Mencegah kebakaran lahan dan hutan
Sejak 2016, Presiden mengambil tindakan tegas terhadap jajarannya yang tak bisa menangani kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, muncul inisiatif antara perusahaan dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah karhutla melalui program Desa Siaga Api. Data GAPKI menunjukkan ada 527 Desa Siaga Api di seluruh Indonesia.

10. Melawan Kampanye Negatif Sawit
Presiden Jokowi berani melawan kebijakan diskriminasi dan hambatan dagang di negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat. Baik dalam forum bilateral dan multilateral, sawit mendapatkan pembelaan dan dukungan penuh pemerintah Indonesia.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Hi there! Click one of our representatives below and we will get back to you as soon as possible.

Customer Services on WhatsApp