Antisipasi Kebakaran Lahan Gambut Di Perkebunan Kelapa Sawit

2.  KELEMBAGAAN

Dalam perusahaan diperlukan kelembagaan khusus yang mengelola kebakaran dalam bentuk bagian atau  gugus tersendiri.  Pembagian adanya unit khusus pengelolaan kebakaran ini dimaksudkan agar dapat memperjelas tugas tanggung jawab dan mempermudah pelaksanaan pengendalian kebakaran sehingga pengendalian kebakaran dapat lebih efektif. Unit-unit pengelola ini tidak berdiri sendiri melainkan dikoordinasikan dengan masyarakat atau perusahaan yang berdampingan sehingga kegiatan pengendalian kebakaran yang dilakukan dapat bersifat terpadu. Masing-masing unit pengelola tersebut harus memiliki Brigade Pengendalian Kebakaran yang bersifat operasional dan memiliki kemampuan yang memadai.

Selanjutnya di tingkat masyarakat yang berdekatan perlu dibentuk Regu Pengendali Kebakaran Kampung/Desa (regu pengendali kebakaran hutan dan lahan yang berbasis masyarakat) terutama pada daerah rawan kebakaran. Lembaga ini akan berperan sebagai ujung tombak dan menjadi partner utama pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang memiliki jaringan kerja dengan pusat pengendalian kebakaran pada level kecamatan maupun kabupaten serta unit-unit pengelola tersebut di atas. Dengan sistem ini memungkinkan terjadinya keterpaduan antara  perusahaan swasta dan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Posko kampung/desa yang berkedudukan di sekitar daerah rawan kebakaran perlu supporting dari perusahaan sehingga akan mempermudah pelaksanaan monitoring/pengawasan areal, sehingga kebakaran yang terjadi dapat diantisipasi sejak dini. Untuk itu dalam posko kampung harus disediakan peralatan pemadaman kebakaran yang mencukupi dan peralatan komunikasi untuk mempermudah hubungan dengan jaringan di atasnya. Disamping itu, personel posko kampung harus dibekali dengan teknik pemadaman kebakaran yang memadai yang dapat diberikan dengan jalan pendidikan dan pelatihan.

3.  PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Konferensi tentang bahaya kebakaran hutan dan kerusakan lahan tingkat ASEAN tahun 2002 menyatakan bahwa masyarakat sekitar hutan merupakan faktor penentu keberhasilan upaya pengendalian kebakaran hutan (Anonimous, 2002). Hal tersebut juga terbukti di Indonesia bahwa salah satu ketidakberhasilan upaya pengendalian kebakaran antara lain adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Dengan melihat kenyataan tersebut maka peran serta/keterlibatan masyarakat setempat harus ditingkatkan untuk lebih menjamin keberhasilan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta lebih jauh lagi untuk kelestarian sumberdaya hutan dan kebun.

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat secara aktif bertujuan agar masyarakat merasa memiliki sumberdaya baik hutan maupun kebun sehingga kepedulian masyarakat akan keberadaan sumberdaya tersebut meningkat. Kesadaran masyarakat akan manfaat sumberdaya hutan dan kebun akan semakin tinggi. Contoh kasus mengenai tradisi masyarakat Dayak Desa Loksado di Hulu Sungai Selatan. Kelompok masyarakat ini memiliki tradisi melakukan pembakaran untuk penyiapan ladang pertanian. Namun karena masyarakat ini merasa memiliki dan sangat bergantung pada lahan tersebut maka meskipun melakukan pembakaran tidak pernah terjadi kebakaran yang tidak terkendali. Dengan demikian keterlibatan masyarakat secara aktif diarahkan agar : (1) masyarakat merasa memiliki areal tersebut sehingga muncul kepedulian, (2) secara bertahap menimbulkan ketergantungan/kesadaran masyarakat akan pentingnya areal tersebut bagi kehidupannya.

Dengan tercapainya dua hal tersebut di atas maka secara tidak langsung masyarakat telah berperan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengendalian kebakaran hutan dapat dilakukan pada :

a.  Kegiatan Pencegahan Kebakaran

Dalam hal ini masyarakat terlibat dalam kegiatan patroli dan pengawasan areal terhadap bahaya kebakaran yang merupakan salah satu sistem deteksi dini. Patroli dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat setempat akan jauh lebih efektif karena masyarakat tinggal di lokasi yang relatif dekat dengan hutan atau kebun. Namun demikian pembinaan dari instansi terkait harus selalu dilakukan sehingga terdapat rasa kebersamaan dengan masyarakat setempat.

b. Kegiatan Pemadaman Kebakaran

Pembentukan posko pengendalian kebakaran tingkat kampong/desa (posko kampung) yang beranggotakan masyarakat setempat akan sangat efektif dalam melakukan kegiatan pemadaman jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dikarenakan posko ini terletak paling dekat dengan lokasi kebakaran sehingga dapat bergerak secara cepat untuk memadamkan api secara dini ketika masih kecil dan menghambat terjadinya kebakaran besar. Posko kampung adalah posko terdepan dalam sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jika kebakaran tidak dapat diatasi di tingkat desa  maka regu pengendali kebakaran desa dapat melaporkan dan meminta bantuan pada pusat pengendalian kebakaran di Kecamatan, kabupaten bahkan provinsi. Posko kampung harus dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran sederhana dan juga alat komunikasi.

c. Penyuluhan

Upaya ini bertujuan untuk menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran maupun tentang rehabilitasi hutan. Kementerian Kehutanan telah membuat Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 260/Kpts-II/1995 yang menekankan perlunya usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara preventif dengan cara mendidik dan melatih semua masyarakat yang berperan dalam pengendalian kebakaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat setempat adalah metode penyuluhan, bahan informasi/materi yang disampaikan harus sesuai dengan permasalahan setempat dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, pemilihan sarana penyampaian serta perlunya bantuan tokoh-tokoh masyarakat baik tokoh formal maupun informal. Penyuluhan juga dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi peraturan dan perundangan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat.

d.  Pelatihan

 

  • Kegiatan lain yang perlu juga dilakukan adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar areal rawan kebakaran, antara lain :
  • Pelatihan teknik pemadaman api, pelatihan ini bertujuan agar masyarakat dapat melakukan praktek pemadaman dengan menggunakan teknik yang benar sehingga aktivitas pemadaman menjadi lebih efektif. Peralatan yang digunakan adalah peralatan pemadam sederhana seperti kepyok dan pompa punggung.
  • Pelatihan mengenai teknik pembakaran terkendali, pelatihan ini bertujuan jika masyarakat sekitar memiliki kebiasaan melakukan pembakaran lahan dapat melakukannya secara terkendali sehingga tidak terjadi kebakaran yang tidak terkendali.

 

Kendala Implementasi

Kebijakan pemerintah tentang lahan gambut, seperti Peraturan Menteri Pertanian No 14/2009, 16 Pebruari 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit, peraturan lainnya tentang Pembukaan atau Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), pembentukan Tim Pengendalian Kebakaran Lahan Gambut, Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Lahan Gambut dan  Konsorsium Pengelolaan Lahan Gambut menunjukkan bahwa pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan cukup banyak diapresiasi dalam kebijakan pengelolaan lahan gambut selama ini, termasuk pencegahan kebakaran yang tertuang dalam Undang-undang tentang Perkebunan (UU No 18/2004) dan Peraturan Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan dan Polusi (PP No 4/2001).  Hanya saja belum diimplementasikan sepenuhnya, termasuk oleh perusahaan.

Pemahaman tentang perilaku lahan gambut dan perubahan-perubahan pasca reklamasi serta pemanfaatan kearifan lokal sebagai sumber informasi empirik sangat penting dalam penyusunan strategi dan langkah pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan. Dengan demikian, ke depan pemanfaatan dan pengembangan lahan gambut seyogyanya dapat lebih baik sesuai kaidah-kaidah ”pengelolaan lahan gambut berkelanjutan” artinya gambut tidak saja dipandang secara ekonomi, tetapi juga secara ekologi dan sosial budaya masyarakat setempat.

Oleh:  Dr. Ir. Muhammad Noor, MS* dan Dr. Ir. Acep Akbar, MS** (Selesai) 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.