RPP Cipta Kerja Sektor Kehutanan Tidak Berpihak Kepada Petani Sawit

JAKARTA, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) meminta pemerintah untuk melindungi perkebunan sawit petani melalui regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 11/2020  Cipta Kerja. Pasalnya draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) di sektor kehutanan dan perkebunan dinilai semakin merugikan perkebunan petani.

“Dari data kami perkebunan sawit rakyat yang diklaim dalam Kawasan Hutan seluas 3,2 Juta hektare (48%) dari 6,7 juta hektare. Akibat klaim kawasan hutan, maka perkebunan sawit petani tidak bisa mengikuti program strategis Presiden Jokowi seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), “ ujar Ir. Gulat Manurung, MP, CAPO, Ketua Umum DPP APKASINDO, dalam jumpa pers virtual, Rabu (23 Desember 2020).

Gulat Manurung mengatakan semenjak awal petani sawit yang tergabung dalam APKASINDO sangat mendukung penyusunan UU Cipta Kerja. Karena semangat regulasi ini bertujuan menyederhanakan regulasi dan membantu petani rakyat dalam persoalan legalitas. Akan tetapi produk turunan UU Cipta Kerja terutama di Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Kepastian Penyelesaian Lahan Perkebunan Sawit Rakyat pada Sektor Kehutanan dan Perkebunan tidak menguntungkan petani.

“APKASINDO mendukung penuh UU Cipta Kerja sebagai upaya solusi untuk memberikan kepastian usaha, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan bangsa. Tetapi, kalau produk turunannya membebani, secara tegas jelas petani menolak. Karena bertolak belakang dengan semangat UU CiptaKerja, terutama draf peraturan pemerintah di sektor kehutanan,” ujar dia.

Adapun kebijakan Mengenai Sanksi Administrasi dalam RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) dinilai masih Merugikan Petani. Pertama,  RPP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara BukanPajak yang berasal dari Denda Administratif atas Kegiatan Usaha yang telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan.

Di rancangan aturan ini, kata Gulat,  hanya untuk menyelesaikan persoalan klaim perkebunan sawit rakyat dalam Kawasan hutan yang sudah melalui proses penetapan, sebab defenisi Kawasan Hutan yang diatur dalam RPP adalah “Kawasan Hutan yang telah ditetapkan”. Sebelum ketahap Penetapan (Pengukuhan), harus melalui Penunjukan, Penataan batas (BATB), Pemetaan, dan terakahir Penetapan (Pengukuhan) Kawasan hutan, ini semua diatur dalam UU Nomor 19/2004.

“Jadi jika proses tahapan ini belum tuntas maka kawasan hutan belum sah secara hukum. Pada hal banyak lahan petani sawit yang diklaim berada dalam kawasan hutan belum mencapai tahap penetapan kawasan hutan,” ujar Gulat.

Persoalan lain dalam RPP, dikatakan Gulat, telah mengunci definisi Perizinan Berusaha terbatas pada Izin Lokasi dan Izin Usaha di bidang Perkebunan. Pada hal, petani sawit tentu saja tidak memiliki izin-izin tersebut karena memang tidak diwajibkan oleh undang-undang sebelumnya demikian juga dengan Permentan.

(Selengkapnya dapat di baca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 110)

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like