• Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Facebook Twitter Instagram
Thursday, 30 March 2023
Trending
  • Ekonomi Digital Kian Mengalami Perkembangan yang Pesat
  • PIS Turut Dampingi KNKT dan KLHK, Dukung Investigasi dan Mitigasi Kapal MT Kristin
  • Tinjau Pasar Tramo, Presiden Cek Harga Kebutuhan Pokok
  • Pemenuhan Kebutuhan Listrik Masyarakat Pedalaman
  • Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Menggelar Bazar UMKM di Sejumlah Wilayah
  • Komisi VII DPR RI menerima Kedutaan Besar Amerika Serikat Bahas Energi Baru dan Energi Terbarukan
  • Petani Sawit Demo Kedubes Uni Eropa, Sampaikan 5 Tuntutan
  • Genome Editing Memiliki Potensi Besar Dalam Ketahanan Pangan
Facebook Instagram Twitter YouTube
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Subscribe
  • Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Home » Ricky Avenzora:Moratorium Sawit Reaktif dan Tidak Berkeadilan
Sajian Utama

Ricky Avenzora:Moratorium Sawit Reaktif dan Tidak Berkeadilan

By RedaksiJuly 18, 20163 Mins Read
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email
Share
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email

Kebijakan moratorium sawit bersifat  reaktif dan tidak berkeadilan bagi dunia usaha dalam proses pengajuan berbagai izin usaha perkebunan dan kehutanan selama ini.  Aturan ini menyebabkan  ketidakpastian bagi pengusaha.

Ricky Avenzora menjelaskan bahwa platform diskusi tentang moratorium sawit berlandaskan kepada lima aspek penting  yaitu: a). Hak Pemerintah dalam membuat regulasi, b). Amanah Pasal 33 UUD-45 c). Fakta dan data yang valid serta objektif yang menjadi dasar munculnya kebijakan moratorium, d). Karakteristik dan subtansi dari kebijakan moratorium yang diberlakukan, serta e). Efektifitas dan dampak dari kebijakan moratorium yang diberlakukan.

Menurut Ricky, tidak ada keraguan dan bantahan mengenai  hak pemerintah untuk membuat regulasi dan kebijakan pembangunan. Di satu sisi Hak Pemerintah harus dihormati, namun di sisi lain, kita semua juga punya hak untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak  melanggar  Pasal 33 UUD 1945.

Baca juga :   Industri Hilir Sawit Minta Dukungan Pemerintah

“Semua kebijakan dalam membangun setiap jengkal bagian bumi, air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya haruslah dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Ricky.

Dalam hal ini, menurutnya, perputaran roda ekonomi dari pembangunan tersebut harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian serta mampu menjaga keseimbangan kemanjuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sebelum moratorium berjalan, kata Ricky, telah menjadi rahasia umum bahwa hingga detik ini pemerintah tidak lah mempunyai data yang valid dan komprehensif tentang permasalahan yang sesungguhnya terjadi di sektor kehutanan dan perkebunan. Kebijakan “Single Map Policy” yang dibangga-banggakan sesungguhnya bukanlah dilahirkan oleh Kabinet Kerja melainkan telah diluncurkan sejak zaman Pemerintahan Presiden SBY.

Baca juga :   Anak Petani Sawit: KLHK Jangan Sewenang-Wenang dalam Urusan Kawasan Hutan

Mestinya Kabinet Kerja “eling” mengapa kebijakan tersebut huingga saat ini hanya “duduk manis” dalam posisi “lip-service” dan “policy jargon”. Padahal, realitas nya adalah nol besar,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Ricky, rakyat  bisa menuntut Kabinet Kerja untuk membeberkan penyebab kegagalan “Single Map Policy” yang tidak pernah berhasil diurai dan tidak sekalipun secara objektif pernah disampaikan ke depan publik secara terbuka. Ada nya kata “indikatif” pada berbagai produk “Single Map Policy” yang beredar selama ini adalah bukti nyata bahwa semua informasi tersebut adalah belum bersifat final dan patut diragukan kebenarannya serta validitasnya.

Untuk itu, Kabinet Kerja tidak boleh berpuas diri dengan berbagai “jargon kebijakan” yang “di-recycling” oleh pejabat KLHK.Ricky meminta Presiden Jokowi juga tidak boleh membiarkan pejabat dan oknum KLHK untuk terus menerus “mencuci tangan” serta mencari “kambing hitam” atas rendahnya kompetensi serta kinerja mereka selama ini dalam penyelesaian  berbagai masalah di Sektor Kehutanan dan Perkebunan.

Baca juga :   BPDPKS Dukung Harga Acuan CPO

Pasalnya, data yang tampil di permukaan hanyalah data-data LSM-hipokrit yang memang “diframing” untuk menyudutkan para pemangku kepentingan  baik para pengusaha maupun pemerintah itu sendiri. Lebih lanjut, kata Ricky, impotensi kinerja dan integritas pejabat dan oknum KLHK telah dimanfaatkan LSM-hipokrit untuk “mempaido” pemerintah agar mau melahirkan kebijakan yang menghancurkan pembangunan dan pengusahaan sektor kehutanan dan perkebunan di Indonesia.

(Ulasan lebih lengkap baca Majalah SAWIT INDONESIA Edisi 15 Juli-15 Agustus 2016)

 

kelapa sawit sawit
Share. WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Email Telegram

Related Posts

Petani Sawit Demo Kedubes Uni Eropa, Sampaikan 5 Tuntutan

15 hours ago Berita Terbaru

Industri Hilir Sawit Minta Dukungan Pemerintah

1 day ago Berita Terbaru

BPDPKS Dukung Harga Acuan CPO

2 days ago Berita Terbaru

Petani Sawit Turun ke Jalan, Protes Kebijakan Uni Eropa

3 days ago Berita Terbaru

Anak Petani Sawit: KLHK Jangan Sewenang-Wenang dalam Urusan Kawasan Hutan

6 days ago Berita Terbaru

BPDPKS dan Majalah Sawit Indonesia Promosikan Sawit Sehat Kepada 145 UKMK Solo

1 week ago Berita Terbaru

CPOPC Bersama Perusahaan Indonesia Dan Malaysia Bantu Petani Sawit Honduras

1 week ago Berita Terbaru

APKASINDO : Tuduhan Pepsico dan Campina, Lukai Petani Sawit

2 weeks ago Berita Terbaru

Apresiasi IOPC 2022, Erick Thohir: Sawit Solusi Bagi Krisis Pangan dan Energi

2 weeks ago Berita Terbaru
Edisi Terbaru

Majalah Sawit Indonesia Edisi 136

Edisi Terbaru 1 month ago2 Mins Read
Event

Promosi Sawit Sehat Dan Lomba Kreasi Makanan Sehat UKMK Serta Masyarakat

Event 1 week ago1 Min Read
Latest Post

Ekonomi Digital Kian Mengalami Perkembangan yang Pesat

10 hours ago

PIS Turut Dampingi KNKT dan KLHK, Dukung Investigasi dan Mitigasi Kapal MT Kristin

11 hours ago

Tinjau Pasar Tramo, Presiden Cek Harga Kebutuhan Pokok

12 hours ago

Pemenuhan Kebutuhan Listrik Masyarakat Pedalaman

13 hours ago

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Menggelar Bazar UMKM di Sejumlah Wilayah

14 hours ago
WhatsApp Telegram Facebook Instagram Twitter
© 2023 Development by Majalah Sawit Indonesia Development Tim.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Go to mobile version