Replanting Masih Lambat, Sistem BPDP Sawit Perlu Dibenahi

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Petani mengusulkan pembenahan dalam sistem administrasi program peremajaan sawit rakyat yang selama ini berjalan. Ada kegiatan peremajaan di beberapa daerah yang terhambat karena menunggu pencairan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit.

Gulat Manurung, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menerangkan keterlambatan pendanaan terjadi di program strategis seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai contoh terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Program ini merupakan program PSR tahap II yang sudah diluncurkan oleh DR.Muldoko, S.Ip (Kepala KSP) pada 24 Februari 2019.

Ada tiga Koperasi Unit Desa (KUD) yang belum menerima dukungan pembiayaan antara lain KUD Panca Jaya, Marga Bhakti, dan Koperasi Himpunan Kerukunan Petani Perkebunan, di Rokan Hilir, Riau.

“Sekarang belum juga ditransfer dananya ke rekening petani, dengan berbagai alasan dan kendala,” ujarnya.

Gulat menjelaskan bahwa petani sudah menjerit karena dana untuk membiayai PSR tersebut tak kunjung ada kabar, sementara sawitnya sudah ditumbang. Hal ini sangat mengganggu target PSR yang sudah digariskan oleh Presiden Jokowi.

“Sementara, koperasi belum bisa membayar ke produsen bibit sawit karena BPDP-KS belum juga mentransfer ke rekening anggota koperasi, kalau sudah dibayar barulah bibit dikirim ke lokasi PSR,” ujarnya.

Ketika dimintakan konfirmasi, Dono Boestami, Direktur Utama BPDP-KS mengatakan sebagai informasi sejak 1 Januari 2019 hingga detik ini belum ada pengajuan rekomtek yang masuk ke sistem online BPDP.

“Silahkan tanyakan ke dinas dan dirjenbun apakah mereka sudah mengajukan melalui sistem online atau belum,” ujar Dono.

Amin Nugroho menghimbau proses pembiayaan program PSR harus dipermudah dan tidak birokratis. Semisal, persetujuan tidak perlu lagi menunggu Dirjen Perkebunan. Kewenangannya dapat dilimpahkan kepada dinas perkebunan. Dengan begitu, pembayaran dari BPDP KS cepat dibayarkan.

“Dirjen cukup tembusan tapi persetujuan langsung dari Dinas Perkebunan. Maksud saya, peranan dinas dapat dimaksimalkan,” ujarnya.

Amin Nugroho lebih lanjut mengatakan banyak program strategis BPDP KS yang sangat menyentuh Petani Sawit, tapi BPDP KS masih berkutak-katik dengan administrasi seperti program sarana prasarana belum pernah berjalan.

Semenjak BPDP-KS berdiri, sudah banyak koperasi dan kelompok tani yang antri mengusulkan program ini tetapi BPDP-KS tak kunjung juga merespon.

“Seharusnya BPDP lebih memerhatikan kebutuhan petani sawit lewat peningkatan produktivitas, SDM dan kesejahteraan. Selama ini, banyak anggapan BPDP cenderung mengutamakan pengusaha. Dan lebih utama untuk pergi ke acara luar negeri,” kata Amin.

Menurut Amin, Perpres 61 tahun 2015 mengamanahkan untuk membantu petani. “Kami harapkan permasalahan serius ini dapat diperbaiki segera. Karena BPDP-KS dibentuk oleh amanah UU untuk melayani pelaku usaha tani kelapa sawit, termasuk petani yang jumlahnya mencapai 42%,” ungkap Amin.

57 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like