Yogyakarta, SAWIT INDONESIA – Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) meminta pemerintah lebih serius dalam mengelola sawit sebagai industri meski menjadi komoditas unggulan Indonesia. Hal tersebut terbukti dalam berbagai macam peraturan-perundangan, tidak ada satupun yang menyebut kelapa sawit.
Direktur Eksektutif Gapki Mukti Sardjono mengatakan, dalam 211 proyek strategis nasional pun yang dicanangkan pemerintah, tidak ada satupun pengembangan industri sawit.
“Pemerintah serius gak sih terhadap kelapa sawit? Kalau melihat peraturan perundangan ternyata misalnya di PP, undang-undang tidak pernah menyebut sawit itu industri strategis. Misalnya di PP nomor 29 tahun 2018 terkait industri strategis, tidak menyebut sawit,” ujar Mukti dalam acara Forum Sawit Indonesia 2023, Kamis (23/11/2023).
Mukti melanjutkan di dalam PP Nomor 42 tahun 2021 tentang Proyek Strategis yang kemudian diterjemahkan Peraturan Menteri Perokonomian Nomor 7 tahun 2023 tentang Proyek dan Program Strategis Nasional, ternyata dari 211 proyek tidak ada satupun yang bicara perkebunan apalagi sawit.
“Yang ada adalah pengembangan proyek kelapa dan industri lainnya, itupun di Papua Barat. Jadi memang pemerintah tidak begitu serius,” imbuh Mukti.
“Kemudian di program ada 13. Alhamdulillah ada bicara sawit. Nah yang bicara sawit itu di program revitalisasi industri gula dan hilirisasi industri sawit nasional PTPN. Itulah yang kemudian dari holding menyampaikan program PalmCo jadi program strategis nasional,” lanjutnya.
Menurut Mukti, sawit hanya disebut sebagai komoditas strategis oleh pemerintah lewat peraturan-perundangan, bukan sebagai industri atau proyek strategis.
“Jadi yang bicara sawit tidak ada. Yang ada adalah PP nomor 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Jadi ini dilakukan untuk komoditis strategis. Contohnya sawit, kelapa, karet, kakao dan tembakau,” ucap Mukti.
Keadaan di Indonesia, lanjut dia, berbanding terbalik dengan Malaysia. Dia menjelaskan, sawit menjadi proyek strategis bagi pemerintah negeri jiran itu.
“Beda dengan Malaysia yang ada komoditas strategis yang ditangani secara utuh, yakni palm oil, LNG, crude oil sama karet. Sangat fokus. Beda dengan kita,” ungkap Mukti.
Penulis: Indra Gunawan