Posisi pengusaha di sektor hulu terjepit. Kapasitas pabrik sawit sudah terlalu penuh karena rendahnya permintaan. Di satu sisi, pasokan buah dari petani terus berdatangan.
Di ujung telepon, Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), membeberkan kondisi terkini yang dihadapi pabrik sawit. Tidak hanya petani, pabri ksawit juga menghadapi kesulitan sama karena rendahnya permintaan CPO dari pembeli.
“Permintaan dan suplai sekarang ini tidak berjalan normal. Persoalan di lapangan bukan saja petani susah jual atau TBS (red-TandanBuah Segar) sawit dibeli murah. Begitu pula pabrik susah jual cpo bahkan ditawar murah. Ini sebagai masukan kami kepada pemerintah,” ujarnya saat dihubungi redaksi. sawitindonesia.com, Rabu (6 Juli 2022).
Menurut Joko, satu-satunya rumus menaik kanharga TBS adalah menaikkan harga CPO. Sedangkan di dalam negeri, harga CPO terus turun mengacu kepada tender KPBN.
“Rendahnya harga CPO ini karena tanki pabrik sudah penuh. Akibat minimnya permintaan dari pembeli terutama untuk ekspor,” kata Joko.
Berdasarkan data ekspor sawit Kementerian Perdagangan yang diperoleh redaksi, realisasi ekspor sampai 1 Juli jauh di bawah alokasi. Dari jumlah alokasi 3,4 juta ton terdiri dari 2,25 juta ton program transisi dan skema flush-out 1,16 juta ton.
Realisasi ekspor sampai awal Juli masih 1,4 juta ton. Angka ini jauh di bawah rata-rata ekspor bulanan sawit sebanyak 2 juta ton.
“Tanki pabrik sudah penuh tetapi produksi buah sawit terus berjalan. Itu sebabnya, pabrik membatasi pembelian supaya biaya operasional mereka terjaga. Ini harus dihitung seimbang berapa CPO terjual keluar dan berapa TBS sawit bisa dibeli,” jelas alumni Universitas Gajah Mada ini.
Dikatakan Joko, pabrik sawit yang memiliki kebun juga harus memikirkan cara untuk merotasi kebun inti mereka. Karena, pasokan buah tidak hanya dari petani. Apa bila mengambil buah dari luar, ini artinya perusahaan juga mengurangi suplai dari sendiri. Itu sebabnya, diaturlah rotasi panen. Tetapi jika rotasi panen diperpanjang dapat dipastikan berdampak kepada kualitas CPO.
“Bagi perusahaan juga memikirkan panen kebun inti. Karena itulah beberapa perusahaan menggunakan skema kuota pembelian buah dari petani. Karena produksi kebun sendiri lagi naik. Jika kuota pembelian diberikan kepada TBS dari pihak ketiga. Ini artinya, kebun inti mengurangi pasokan dari hasil panennya,” jelasnya.
Joko menjelaskan bahwa kondisi sulit dihadapi semua pihak, tidak hanya petani tetapi juga pabrik sawit. Lantaran susah menjual CPO, harga CPO ditawar murah, penuh sehingga ada pembatasan pembelian TBS.
“Tidak bisa menyelesaikan harga TBS tanpa melihat supply chain sawit. Ujung persoalan di ekspor,” urainya.
Berkaitan himbauan Menteri Pertanian yang mewajibkan minimal pembelian harga TBS petani Rp 1.600/kg, dikatakan Joko, perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin. Harga tersebut ditetapkan saat harga CPO sekitar Rp 8.000/kg (harga TBS sekitar 20% dari harga CPO). Walaupun sekarang harga CPO rerata Rp 7.000/Kg.
Joko menyarankan perlu percepatan ekspor dengan target lebih besar lagi. Saat situasi normal, rerata ekspor 3 Juta ton/bulan. Mengingat penurunan ekspor sudah terjadi sejak April dan berakibat stok nasional di atas 6 juta ton.
“Maka target ekspor per bulan 3 juta ton tidaklah cukup untuk menurunkan stok. Diperlukan relaksasi regulasi selama transisi minimal 3 bulan,” ujarnya.
Kapasitas pabrik penuh
Laporan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Sumatera dan Kalimantan menggambarkan situasi serupa. Sejumlah pabrik kelapa sawit menghentikan operasinya karena kapasitas tangki minyak sawit mereka sudah penuh akibat terhambatnya ekspor komoditas tersebut.
Ketua Gapki Cabang Jambi Tidar Bagaskara mengatakan saat ini tangki penyimpanan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) sentra perkebunan sawit hampir penuh, akibatnya, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mulai membatasi pembelian Tandan Buah Segar (TBS) milik petani mandiri.
“Sudah ada empat PKS yang menghentikan operasinya karena tangki CPOnya benar-benar sudah penuh. Dari keempat PKS tersebut, satu milik anggota Gapki dan yang tiga PKS bukan anggota Gapki,” kata Tidar dalam keterangannya.
Menurut dia, Gapki Jambi telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan unsur Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.
Gubernur Jambi siap membantu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan seandainya ada kesulitan pada masalah transportasi kapal angkutan, katanya. Kalau masalah pajak ekspor gubernur siap berkomunikasi dengan Kemenkeu.
“Artinya di Provinsi Jambi semuanya mendukung bagaimana untuk meningkatkan harga TBS dan ekspor CPO kembali lancar, namun semua regulasi di pemerintah pusat,” katanya.
Senada dengan itu Ketua Gapki Sumatera Barat Bambang Wiguritno mengatakan tangki-tangki penyimpanan CPO di Sumatera Barat juga hampir penuh, bahkan beberapa minggu yang lalu ada yang sudah penuh sehingga menghentikan operasinya.
(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit indonesia, Edisi 129)
