Dalam kegiatan ini, Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury berkesempatan untuk melihat langsung penerapan RMS di kios UD Lisa di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Pahala mengapresiasi penerapan sistem digitalisasi RMS yang dilakukan oleh Pupuk Indonesia.
“Karena penerapan RMS ini juga sangat membantu pemilik kios untuk bisa memonitor penjualan, siapa-siapa saja dari para petani yang menjadi pembeli,” kata Pahala.
Pahala meminta penerapan RMS untuk bisa dioptimalkan kembali bahkan dikerjasamakan dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian khususnya dalam pemanfaatan data petani yang tertangkap oleh sistem digitalisasi miliki Pupuk Indonesia ini.
“RMS ini memang digitalisasi, merupakan salah satu upaya dari Kementerian BUMN untuk melakukan perubahan daripada bisnis proses supaya bisa lebih efektif dan efisien. Karena memang masa depan adalah teknologi termasuk digital. Bisa kita lihat tadi transaksi tinggal melakukan scanning dari KTP-nya saja dan alokasi data sudah tersedia di RMS, dan RMS ini bisa melakukan transaksi pupuk subsidi maupun non subsidi, dan juga untuk keperluan lainnya,” kata Pahala.
Pada kesempatan yang sama Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Nugroho Christijanto mengatakan bahwa sistem digitalisasi RMS yang diterapkan Pupuk Indonesia ini digunakan oleh distributor dan kios pupuk untuk memproses penjualan pupuk retail, komersial, maupun pupuk subsidi atau PSO.
“Jadi RMS ini merupakan aplikasi digital yang digunakan oleh distributor dan kios pupuk untuk memproses penjualan pupuk retail, komersial, maupun pupuk PSO. Aplikasi ini juga memiliki fitur point of sales dan terintegrasi dengan sistem internal dan eksternal,” kata Nugroho.
Sampai dengan Oktober 2021, RMS telah diimplementasikan ke 158 kios yang tersebar di sembilan kabupaten di Provinsi Bali. Sementara sisanya tersebar di beberapa pulau, seperti Riau 1 kios, Bontang 1 kios, Jawa Barat 30 kois, Jawa Tengah 15 kios, Jawa Timur 57 kios, dan NTB sebanyak 5 kios yang menggunakan sistem ini.
Nugroho mengatakan bahwa setidaknya ada delapan fitur utama RMS yang sudah diimplementasikan pada Juli 2021. Pertama, digitalisasi perbaikan tata kelola dan penyederhanaan proses penebusan pupuk bersubsidi. Kedua, mampu telusuri penyaluran pupuk subsidi di tingkat kiosritailer yang berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) para petani dan Gro-Tagging. Ketiga, sistem pembayaran yang terintegrasi dengan kartu tani dan metode pembayaran elektronik lainnya.
Keempat, menyediakan laporan penebusan dan penagihan secara digital. Kelima, kemudahan administrasi kios dalam melakukan pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, pengelolaan stok, dan manajemen pegawai. Keenam, terdapat mode offline yang bertujuan agar tetap bisa berfungsi pada remote area dengan kualitas sinyal yang kurang baik. Ketujuh, sistem point of sales penjualan produk non subsidi atau produk-produk lain yang ada di kios. Kedelapan, mempermudah kontrol stok produk dan barang secara realtime.
Adapun target implementasi RMS pada Juli-Desember 2021 di 500 kios, selanjutnya Januari-Desember 2022 di 5.000 kios dari total 28.000 kios. Tahap selanjutnya, pada Januari-Desember 2023 digunakan oleh 15.000 kios, dan pada Januari-Desember 2024 digunakan oleh seluruh kios atau sekitar 28.000 kios.
Lebih lanjut Nugroho mengatakan bahwa, RMS yang sudah digunakan oleh para kios akan didukung oleh Distribution Planning & Control System (DPCS). Menurut Nugroho sistem ini mampu monitoring ketersediaan stok pupuk subsidi secara nasional dari lini I sampai dengan lini IV atau dari pabrik hingga tangan konsumen.
“Program ini merupakan sistem terintegrasi untuk melakukan kontrol rantai pasok distribusi pupuk bersubsidi, di mana Perseroan dapat memastikan kegiatan distribusi dan stok pupuk nasional secara real time,” kata Nugroho