PSR Terhambat, Wapres Sentil Kementerian LHK Terkait Kawasan Hutan

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Dalam acara dialog bersama Wapres RI, K.H. Ma’ruf Amin muncul keluhan dari petani sampai bupati mengenai kawasan hutan. Pasalnya, penetapan kawasan hutan di Riau menjadi salah satu hambatan percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Hal ini terungkap dalam kegiatan Peresmian Panen Perdana Kelapa Sawit dan Peninjauan Santripreneur di Provinsi Riau yang diselenggarakan secara daring, Kamis (2 September 2021).

Adalah Makmur Sigalingging, petani sawit dari Kepenghuluan Bhayangkara Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Riau mengeluhkan  masalah kawasan hutan. Ia menjelaskan bahwa petani sawit menghadapi persoalan klaim kawasan hutan di kebun sawit. Padahal, petani sawit sangat antusias untuk mengikuti program PSR yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“Masalah sawit dalam kawasan hutan, seharusnya sudah clear dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Di lapangan, masalah sawit dalam kawasan hutan menjadi hambatan utama PSR. Ini berakibat target PSR  jauh dari target,” keluhnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menargetkan 540.000 hektare perkebunan sawit rakyat dapat diremajakan sampai 2022. Akan tetapi pelaksanaannya masih di bawah 50% dari  target nasional. Per 31 Agustus 2021, realisasi PSR baru mencapai 230.472 Ha dengan jumlah pekebun sebanyak 100.439 orang.

Keluhan serupa bahkan datang dari Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong saat memberikan sambutan. Ia menyampaikan kepada pemerintah pusat soal banyaknya lahan ataupun kebun sawit masyarakat yang masih ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kawasan hutan.

Walaupun tidak bertatap muka secara langsung dengan Wapres RI, K.H. Maruf’Amin. Bupati Afrizal mengusulkan adanya perubahan rencana tata ruang dan wilayah Rokan Hilir agar kawasan  hutan tersebut dilepaskan. Tujuannya, ia ingin masyarakat bisa memiliki sertifikat lahan.

“Kita berharap usulan kita tadi itu diterima oleh presiden dan sudah kita sampaikan juga kepada menteri kehutanan supaya hak hak masyarakat memiliki legalitas tanah bisa tercapai,” sebut Afrizal.

Menjawab persoalan kawasan hutan. Wapres Ma’ruf Amin meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus proaktif dalam membantu petani sawit. Khususnya berkaitan pengurusan masalah perizinan.

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus proaktif, jangan hanya menunggu. Pro akfit membantu petani sawit yang berada di kawasan hutan, di dalam mengakses perizinan itu,” jelasnya. 

Selanjutnya, Wapres meminta mengimbau agar para petani terus berupaya memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Denda Administrasi Bidang Kehutanan.

“Saya kira kita semua sudah tahu, sudah ada tentang UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini sebenarnya sudah diatur di sana solusi penyelesaian kebun kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Agar petani sawit diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan sejak undang-undang itu berlaku. Bahkan sudah ada juga PP-nya yang mengatur itu,” tuturnya.

Selain itu, Wapres juga meminta pemerintah daerah supaya berperan melalui fasilitasi dan membantu petani sawit dalam percepatan penyelesaian masalah kawasan hutan.

“Ibaratnya (menteri) jangan buat  pagar tinggi-tinggi, kami petani susah lompatnya. Kalau legalitas selesai, kebun petani bisa ikut PSR,” tegas Gulat ME Manurung.

Dr. Gulat ME Manurung, Ketua Umum DPP APKASINDO, mengapresiasi arahan Wapres Ma’ruf Amin dalam penyelesaian kebun sawit di dalam kawasan hutan. Sebab, ada 3,4 juta hektare sawit dalam Kawasan hutan dimana 2,7 juta hektar (79,41%) adalah perkebunan sawit yang dikelola oleh rakyat. Hal ini sangat menghambat perkebunan sawit rakyat menuju keberlanjutan dan terkendalanya serapan dana PSR

Ia mengakui Presiden Joko Widodo dan Wapres Mar’ruf Amin punya perhatian besar kepada petani sawit terutama swadaya. Gulat memberikan acungan dua jempol kepada program PSR. Pasalnya, PSR ini memberikan kesempatan kepada petani untuk meningkatkan produktivitas di atas rata-rata.

Menurut Gulat, kebun petani yang di kawasan hutan harus segera di-clearkan. Tidak ada pilihan sangat beresiko jika kementerian terkait bermain abu-abu. Presiden Jokowi sangat peduli kepada persoalan ini, kementerian terkait harus berjibaku dalam paduserasi, sebab yang ada adalah visi misi Presiden/Wapres, tidak ada visi misi Menteri. 

“Ibaratnya (menteri) jangan buat  pagar tinggi-tinggi, kami petani susah melompatnya. Kalau legalitas selesai, kebun petani bisa ikut PSR,” jelasnya.

5 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like