PEKANBARU, SAWIT INDONESIA – Di sela-sela kunjungan ke Pekanbaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluangkan melakukan dialog dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO). Kesempatan ini digunakan untuk menyampaikan aspirasi mengenai persoalan dihadapi petani mulai dari lambatnya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani sampai lambatnya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
“Harga TBS Petani sangat memprihatinkan Pak Jokowi, rerata masih Rp1800-2.350/k. Salah satu penyebab adalah Permentan yang mengatur tata cara penetapan harga TBS tidak berpihak kepada petani sawit. Terkhusus petani sawit swadaya yang jumlahnya 93% sama sekali tidak masuk dalam perlindungan permentan tersebut. Permentan tersebut hanya mengikat ke Petani bermitra yang tidak lebih dari 7%,” ujar KH T.Rusli Ahmad, SE., MM, Dewan Penasehat DPP APKASINDO.
Begitupula Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang menjadi program strategis Presiden juga memprihatinkan. Dengan gagalnya capaian PSR Nasional, dan di Riau sebagai provinsi terluas kebun sawit nya nol persen capaian PSR di 2022. Bukan hanya Riau tetapi juga provinsi lainnya yang nol persen.
“Patut menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja kementerian terkait. Ini urgen dan harus gerak cepat Pak Jokowi. Karena visi dan misi itu ada di Presiden. Sedangkan, menteri adalah pembantu Presiden. Oleh karena itu jangan ada visi misi Kementerian yang menghambat program strategis presiden,” urainya.
KH T.Rusli Ahmad didampingi oleh Ketua Umum DPP APKASINDO Dr. Gulat ME Manurung, MP,C.IMA dan Sekjend DPP APKASINDO Dr.cn. Rino Afrino, ST, MM, C.APO, menambahkan pemaparan dari Rusli tentang capaian PSR.
Gulat ME Manurung, secara teknis menguraikan kepada Presiden Jokowi tentang permasalahan petani khususnya capaian PSR yang viral di akhir tahun lalu.
Capaian PSR tahun 2022 lalu adalah terendah sepanjang sejarah dan ini sangat mempengaruhi psikologis petani sawit untuk mengikuti arahan Presiden untuk mengikuti PSR, lanjutnya. “Terus terang kami petani sawit berkecil hati dengan angka PSR di tahun 2022 yang hanya 9,4% dari target 180.000 ha. Di saat Pak Pak Jokowi sangat antusias menuntaskan capaian yang sudah ditargetkan,” ujar Gulat di hadapan Presiden.
Masalah berat yang dihadapi petani untuk mengikuti PSR berkaitan legalitas lahan. Masalah lahan ini berkaitan dengan Kementerian LHK dan terakhir ditambah pula persyaratan bebas gambut dari Ditjen Lingkungan Hidup (PPKL).“Ini semua menjadikan kendala utama pencapaian target PSR pada 2022,” jelas Gulat.
Rino Afrino menambahkan,”Kami berharap Pak Presiden segera turun tangan mengatasi kendala petani sawit mengikuti program strategis Presiden, seperti PSR dan Hilirisasi TBS Petani.”
Permasalahan Utama PSR, perlu duduk bersama lintas kementerian dan harus dengan sungguh mencari resolusi. Permasalahan itu adalah di Persyaratan PSR, yang cukup ribet dan rumit karena petani sawit harus pontang-panting mengurus 38 persyaratan lintas kementerian, sebagaimana tertuang di Permentan 03/2022.
“Harusnya permentan nya menyesuaikan dengan objek dan subjek permentan tersebut, ya petani sawit, supaya permentan tersebut bisa operasional dan Program Bapak Presiden tercapai sesuai target”, ujar Rino.
Seluruh aspirasi perwakilan petani sawit ini disimak Presiden Jokowi. Selanjutnya, Presiden menginstruksikan Protokoler Istana untuk mencatat nomor gadget Gulat dan Rino. Rencananya semua persoalan ini segera dikomunikasikan rincian kendala dan hambatan PSR serta kendala Program BPDPKS untuk segera dirapatkan di Jakarta.