Bangkok, SAWIT INDONESIA – Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah yang terpilih menjadi salah satu provinsi sebagai pilot project Jurisdictional Certification RSPO masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah soal konsesi lahan petani yang masih berada di kawasan hutan.
Bupati Seruyan Sudarsono selasa (7/11) mengatakan hal tersebut terjadi karena Provinsi Kalimantan Tengah hanya memiliki rasio kawasan non hutan sebesar 18 persen dari total luas wilayah administratifnya.
“Ada banyak kebun masyarakat masih berada di kawasan hutan, Kalteng sendiri rasio non hutan hanya sebesar 18 persen,” kata Sudarsono kepada wartawan seusai memberikan pemaparan mengenai perkembangan Implementasi Sertifikasi Yurisdiksi pada acara RSPO Roundtable 14 di Bangkok.
Mengatasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Seruyan akan mendorong pemerintah pusat untuk melepaskan kawasan hutan menjadi kawasan budidaya. Sebab dalam standar RSPO sendiri tidak tidak diperbolehkan untuk menanam di kawasan hutan.
“Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Seruyan bahkan 318 dari 121 desa yang berada di Seruyan berada di kawasan hutan,” tambah Sudarsono.
Pemerintah Kabupaten Seruyan menargetkan dalam revisi tersebut Seruyan dapat memiliki 45 persen kawasan hutan, dan 55 persen kawasan non hutan.
Nantinya kawasan non hutan tersebut tak hanya dapat dimanfaatkan sebagai perkebunan sawit melainkan juga untuk lahan pertanian. “Untuk komposisinya sedang kita rumuskan,” kata Sudarsono.
Sejak terpilih menjadi pilot project Sertifikasi Yurisdiksi RSPO pada tahun lalu, Kabupaten Seruyan telah melakukan terhadap 2560 petani sawit dengan luasan 6713 hektar dan langsung diproses untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STDBP). Hingga Oktober lalu Telah dikeluarkan 50 STDBP oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan.
Selain memberikan pemaparan terhadap perkembangan implementasi sertifikasi yurisdiksi di Seruyan, Kehadiran Sudarsono dalam RSPO RT 14 juga untuk meraih dukungan dari beragam stakeholder industri sawit internasional.
“Tahun ini saya lebih berharap ada langkah nyata didapat dari derah, misalnya apa yang bisa dilakukan untuk membantu pemda. Intinya pertemuan di thailand ini bisa memberikan perhatian nyata terhadap pemda,” jelas Sudarsono.