JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengantisipasi dampak resesi global di Indonesia melalui ketercukupan suplai pangan dan menjaga harga di tingkat petani. Strategi ini ditempuh melalui optimalisasi peranan BUMN Pangan sebagai pembeli siaga (offtaker) bagi petani.
Kebijakan ini disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat dengan topik Integrasi BUMN Bidang Pangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (06/02/2023). Rapat ini dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Mensesneg Pratikno, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Komisaris Utama RNI (ID Food) Bayu Krisnamurthi, Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury, Rektor Institut Pertanian Bogor Arif Satria, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta, dan Prof.Bustanul Arifin.
Dalam laman instagramnya, Erick Thohir menjelaskan bahwa rapat ini membahas peran BUMN Pangan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Pak Presiden menginginkan BUMN Pangan hadir sebagai pembeli siaga (off taker) bahan pangan pokok melalui program BUMN maupun program pemerintah. Insya Allah amanah ini akan kami laksanakan dengan baik,” ujar Erick.
Sementara itu, Arief Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan untuk melaksanakan integrasi BUMN di bidang pangan. Hal tersebut disampaikan Arief dalam keterangan pers usai
“Pak Presiden menyampaikan bahwa kalau rakyat ini, saudara-saudara kita ini fokusnya produksi kemudian BUMN ini bisa ditugaskan untuk menjadi offtaker, maka nggak akan ada lagi harga jatuh di tingkat petani memacu untuk produksi di hulu sehingga nanti bisa terintegrasi,” ucap Arief.
Untuk mewujudkannya, persiapan yang diperlukan adalah pendanaan dan kesiapan infrastruktur.
“Beliau [Presiden Jokowi] menyampaikan kalau di luar negeri itu sudah siap alat-alat penyimpanan seperti cold room yang besar begitu ya, sehingga nanti untuk produk-produk yang memang bisa diperpanjang safe life-nya dalam kondisi beku atau dingin bisa dipakai,” jelas Kepala Bapanas.
Terkait dengan anggaran, menurut Arief, sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana murah dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Dana murah itu berarti ada rate yang rendah. Nah, ini kan perlu sinkronisasi dengan teman-teman di Bank Indonesia juga dan Menteri Keuangan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Arief juga menyampaikan bahwa rapat tidak menyinggung harga beras namun Presiden memerintahkan sebelumnya untuk melaksanakan operasi pasar yang masif sehingga stok Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) yang ada cepat digelontorkan. Selain itu, stok di Pasar Induk Beras Cipinang juga diawasi oleh Satgas Pangan agar harga tetap stabil.
“Sambil kita dorong sebentar lagi dalam satu, dua, sampai tiga bulan ke depan saudara kita Kementerian Pertanian kan memang sudah memulai beberapa panen, walaupun panen raya ini jatuhnya akan di akhir Februari, Maret, April, ya. Panen raya yang dimaksud adalah apabila kebutuhan kita satu bulan itu 2,5 juta ton, produksinya itu satu bulan di atas 2,5 juta ton, itu kita baru bisa sampaikan itu panen raya,” jelas Arief.
Kepala Bapanas menambah, pada rapat tersebut pun sempat disinggung tentang minyak secara singkat. Diharapkan produksi ‘Minyakita’ dengan harga 14 ribu/liter dapat ditingkatkan karena produk ini banyak masyarakat yang berminat.
“Ini [Minyakita] diminati oleh lebih banyak orang juga gitu ya, sehingga memang perlu ditingkatkan produksinya. Dan, itu diproduksi dari teman-teman pengusaha dari 300.000 ribu ton sebulan, diminta untuk 450.000 ton sampai dengan tiga bulan ke depan,” terangnya.
Menutup keterangan persnya, Arief menyampaikan bahwa terkait integrasi, harmonisasi beberapa peraturan terkait untuk memudahkan proses integrasi ke depan akan dilaksanakan.
“Ada peraturan-peraturan yang perlu di-synchronize dari beberapa Kementerian, itu juga menjadi fokus kita. Kalau targetnya, Pak Presiden menyampaikan, dalam dua minggu ini kita akan kembali lagi dengan draf peraturan yang sudah disiapkan,” pungkasnya.