Pusat Kajian Anggaran (PKA) Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI mendukung BUMN Pangan, satu di antaranya ID Food sebagai holding pangan untuk memanfaatkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan pemerintah. Hal tersebut terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Efektivitas Pemberian PMN bagi BUMN Pangan Guna Mendukung Ketahanan Pangan’ yang membahas urgensi Penyertaan Modal Negara (PMN) demi mewujudkan ketahanan pangan nasional.

“Pada dasarnya kami memberikan wadah kepada BUMN Pangan dan ID Food untuk memberikan informasi yang lebih jelas. Tadi juga disebutkan sebagai memberikan public pleasure bahwa PMN ini sangat penting dalam membantu proses restrukturisasi ID Food,” tutur Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) PKA DPR RI Dwi Resti Pratiwi dalam FGD di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Sebagai Analis APBN, Resti melihat alokasi PMN untuk BUMN Pangan lebih berfokus pada delapan prioritas utama ketahanan pangan nasional, seperti yang telah ditetapkan pemerintah dan lebih kepada melakukan kemitraan dengan berbagai stakeholder, seperti nelayan, petani dan peternak.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Yuriaty Simbolon mengatakan, urgensi PMN BUMN Pangan terutama kepada ID Food sebesar Rp2 triliun yaitu urgensi untuk meningkatkan kapasitas dan struktur permodalan dimana ID Food sedang melakukan restrukturisasi, tentu ID Food membutuhkan dukungan banyak pihak. “Jadi, terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama diskusi pada hari ini, sehingga dapat mendukung proses ketahanan pangan nasional,” tutup Aty.

Sementara itu, Direktur Utama ID Food Frans Marganda Tambunan menyampaikan, pengajuan PMN BUMN Pangan dan telah disetujui Komisi VI DPR RI guna mendukung proses transformasi keuangan dan operasional ID Food dan anak perusahaannya. Serta nantinya akan melakukan pengawalan dalam alokasi PMN agar tidak terjadi penyalahgunaan demi tercapainya ketahanan pangan nasional. “Salah satu yang kita upayakan untuk bisa memperbaiki dalam jangka pendek dan menengah adalah pengajuan modal kerja pada pemerintah untuk membantu kita dalam percepatan transformasi yang ada pada kita,” tutup Frans.

Sumber: dpr.go.id

Share.