Petani Tagih Janji Presiden Jokowi Melalui RPP Kehutanan

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Lagi dan lagi, petani sawit terus menyuarakan kekhawatirannya terhadap draf RPP kehutanan sebagai produk turunan UU Cipta Kerja. Semenjak akhir 2020, suara kritis petani sawit tidak pernah kendor. Lantaran, draf akhir RPP sektor kehutanan tak kunjung memberikan solusi. Malahan membebani petani melalui serangkaian persyaratan yang sulit dijalankan petani.

Sebagai contoh, UU Cipta Kerja menyebutkan  lahan yang sudah diusahakan oleh petani minimal 5 tahun. Maka  akan di-enclave tetapi di RPP syarat minimal tadi ditingkatkan menjadi 20 tahun. Masih di RPP itu, Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) disebut terbit bersamaan dengan petani menanam sawit. Sementara itu, aturan STDB itu baru ada sejak 2018. Akan tetapi petani  menanam sawit jauh sebelum itu.

Celakanya, sejumlah data menunjukkan bahwa 2,73 juta hektar kebun sawit petani yang diklaim dalam kawasan hutan itu. Masalah ini belum seberapa dibandingkan lebih dari 2000 desa yang juga diklaim dalam kawasan hutan.  Di Kalimantan Tengah (Kalteng), tak kurang dari 700 desa masuk klaim kawasan hutan termasuk sejumlah kota kecil yang ada di sana. “Otoritas kehutanan seenaknya menunjukkan warna dalam peta. Sesuai kode kawasan hutannya. Jengkel saya menengok, seolah-olah peta yang mereka bikin itu ”Tuhan”,” keluh JMT Pandiangan, Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kalteng.

Sekretaris DPW Apkasindo Papua Barat, Dorteus Paiki yang meminta Presiden Jokowi untuk berani menyelesaikan sengkarut lintas rezim presiden. “Masyarakat Papua Barat tak suka yang bertele-tele, kami butuh hidup, bukan mau kaya raya. Ingat, petani sawit adalah pemersatu NKRI dari Sabang sampai Merauke, jangan dibolak balik,” tegasnya.

Ia menegaskan, “Jika Pembantu Presiden tidak patuh kepada arahan Presiden Jokow. Sebaiknya dicopot saja. Nggak pantas menjadi pembantu Presiden dengan slogan NAWACITA. Pejabat yang menyalahgunakan jabatannya masuk dalam ranah pidana, kami akan pastikan itu masuk pasal pidananya,” ujar Dorteus Paiki.

Ketua DPW Apkasindo Papua, Pdt. Albert Yoku meminta pemerintah taat kepada UUD 1945. Sebab pemerintah harus bertanggungjawab kepada kehidupan rakyat.

“Bukan malah terus-terusan membelenggu dan memberi kesulitan kepada rakyat. Secara kekeluargaan nasional, seluruh rakyat sudah mengangkat presiden dan menteri sebagai bapak mereka. Maka rakyat sebagai anak, kalau ada masalah, harus dicari jalan keluarnya,” pintanya.

Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung menyebut bahwa sudah terlalu banyak keluhan para petani yang diterimanya. Tak hanya soal klaim kawasan hutan, tapi  berkaitan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Dijelaskan Gulat bahwa DPP Apkasindo telah berkirim surat ke Presiden Jokowi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Faktanya tetap saja pasal-pasal mematikan berseliweran di RPP itu.

“Kami sudah letih menyisir pasal-pasal yang muncul tiba-tiba yang mengancam keberlangsungan petani. Setiap hari bisa berubah dan tambah sisip pasal. Presiden Jokowi harus diberitahu. Jangan kami petani dikerjai oleh pembantunya. Stop menyiksa kami (petani),” tegasnya.

Jend.TNI (Purn) Moeldoko, Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO, mendukung usulan dan saran petani terhadap kebijakan pemerintah.

Menurut Gulat, ISPO sulit diperoleh petani apabila masalah legalitas lahannya belum kelar. Demikian juga program PSR dan biodiesel. ”Ini semua program strategis Preiden akan diganjal oleh ulah para pembantunya. Bagi petani, ISPO itu seperti surat keramat. Kalau RPP tidak bisa berpihak pada petani. Itu sama saja mematikan petani. Jujur, sekarang petani lebih takut dengan RPP ketimbang Covid-19,” tegas ayah dua anak ini.

Jend.TNI (Purn) Moeldoko, Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO, mendukung usulan dan saran petani terhadap kebijakan pemerintah. “Silakan dikritisi, pemerintahan Jokowi terbuka terhadap masukan. APKASINDO ini punya semangat untuk membangun dan mengkomunikasikan lintas sektoral,” ujar Moeldoko

Bagi anggota Tim Serap Aspirasi RPP, Prof Budi Mulyanto, mengatakan hak atas tanah adalah final, apalagi jika rakyat sudah punya legalitas meski hanya surat desa. “Kepala desa juga pemerintah. Kalau sudah mengeluarkan legalitas hak, harus dihargai,” kata Prof Budi Mulyanto.

Dari jaman Belanda kata lelaki 64 tahun ini, hak-hak pribumi diakui, namanya Indonesisch bezitsrecht. “Itu maknanya adalah bahwa hak atas tanah masyarakat di jaman penjajahan diakui. Lantaran itu hak azasi manusia, sudah selayaknya diakui dan dihargai. Masak setelah merdeka, menjadi bangsa, negaranya diperintah oleh bangsa sendiri. Tapi, hak atas tanah malahan tidak diakui,” ujar Budi tegas.

2 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like