Perpanjangan PPKM Berpotensi Memunculkan Deindustrialisasi UMKM

Presiden RI, Joko Widodo, memperpanjang PPKM level 4 hingga 9 Agustus mendatang. Keputusan ini berlaku bagi daerah yang menerapkan PPKM level baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain di Jawa dan Bali, ada 21 provinsi yang menerapkan PPKM level 4.

Perpanjangan PPKM ini diharapkan bisa menekan laju lonjakan kasus positif Covid-19 dari paparan penularan varian delta yang dianggap lebih ganas dan lebih cepat menular. Namun demikian, perpanjangan PPKM level 4 memberikan dampak ekonomi bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini sudah terkena dampak selama 1,5 tahun belakangan ini.

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM, Dr. Hempri Suyatna, menuturkan selama penerapan PPKM darurat hingga level 4 sampai pada 2 Agustus saja membuat banyak UMKM yang bangkrut hingga gulung tikar. Menurutnya perpanjangan PPKM menjadi ancaman serius terjadinya deindustrialisasi sektor UMKM. “Perpanjangan PPKM level 4 ini berpotensi menambah beban berat pelaku UMKM. Banyak sektor UMKM yang gulung tikar atau alih profesi,” kata Hempri, Senin (2/8).

Menurutnya dalam kondisi pandemi sekarang ini para pelaku sektor UMKM memerlukan tidak hanya modal kerja, namun juga jejaring pemasaran serta fasilitas pengembangan bagi UMKM yang alih profesi. “Sayangnya ini kurang mampu dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.

Hempri menilai pemerintah dan swasta bisa membantu UMKM melalui inovasi-inovasi  penerapan protokol kesehatan untuk pelaku UMKM seperti sistem giliran pedagang sehingga tidak terjadi kerumunan. Selain itu, secara perlahan perlu ada sedikit pelonggaran di beberapa destinasi wisata dengan melakukan pembatasan jumlah pengunjung atau jam buka wisata untuk menghindari kerumunan.

Namun, yang tidak kalah penting menurutnya perlu ada gerakan bela dan beli produk lokal untuk  terus digaungkan agar pelaku UMKM tetap bisa bertahan. Menurutnya ada beberapa pemda yang sudah melakukan dimana ASN diminta membeli produk UMKM daerahnya. “Saya kira ini sangat membantu di tengah menurunnya daya beli masyarakat,” paparnya.

Hempri menilai UMKM sebenarnya punya kapasitas dan pengalaman untuk bertahan di tengah pandemi, namun apabila tidak ada kepekaan pemerintah untuk membantu dan memfasilitasi UMKM di tengah krisis maka mereka pun akan susah untuk berdaya. “Saya kira bansos dan digitalisasi UMKM selama ini tidak cukup efektif untuk membantu UMKM. Ke depan sebenarnya juga perlu dipikirkan desain jaminan sosial  bagi pelaku UMKM sehingga mereka bisa tetap terus bertahan ketika terjadi bencana seperti ini. Gagasan ini sudah lama dimunculkan tapi hingga saat ini belum terealisasi,” katanya.

Sumber: ugm.ac.id

1 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like