Keluarnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/2013 yang mengatur perizinan usaha perkebunan berpotensi memperburuk investasi sawit di masa mendatang. Lebih banyak biaya yang akan dikeluarkan pelaku usaha.
Keinginan pemerintah melindungi petani lewat Permentan 98 Tahun 2013 ternyata kurang mendapatkan sambutan positif dari petani. Beleid ini merupakan hasil revisi dari regulasi sebelumnya Permentan Nomor 26 Tahun 2007. AsmarArsjad, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), mengatakan aturan ini malahan menimbulkan masalah bagi petani. Sebab, ada ketentuan petani harus melakukan pembelian saham pabrik kelapa sawit yang akan dibangun perusahaan. Tahun pertama 5% lalu disusul tahun berikutnya 15%.
“Pertanyaannya, mana ada investor kelapa sawit yang mau. Kalau tidak mau jelas gawat sekali buat investasi. Artinya menghambat investasi masuk,” ujar Asmar kepada SAWIT INDONESIA.
Pasal yang dimaksud Asmar Arsjad tercantum dalam pasal 14 berbunyi Perusahaan industri pengolahan kelapa sawit yang melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), wajib melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5% pada tahun ke-5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% pada tahun ke-15.
Sistem pembagian saham di pabrik kelapa sawit ini berlaku apabila ada perkebunan swadaya di suatu daerah yang belum mempunya pabrik minyak kelapa sawit di sekitarnya. Dalam hal ini, perusahaan perkebunan berpeluang untuk berkerjasama dengan petani atau koperasi untuk membangun pabrik dan suplai buah. Sekilas pasal ini terlihat membantu petani, tetapi di sisi lain kurang memperhatikan kemampuan finansial petani.
Mustafa M Daulay, Corporate Affairs Wilmar Group mempertanyakan apakah peraturan ini memperhitungkan kemampuan modal petani dalam membeli saham pabrik sawit.
Sebagai gambaran, banyak petani swadaya dan koperasi yang kesulitan meremajakan tanaman sawitnya akibat masalah keuangan. Sebab, kebutuhan dana replanting mencapai Rp 35 juta-Rp 40 juta per hektare sampai tanaman menghasilkan. Kalau peremajaan lahan saja mereka kesulitan, bagaimana dengan membiayai pembangunan pabrik sawit?
Asmar Arsjad mengeluhkan pemerintah juga tidak mengatur kegiatan peremajaan lahan perkebunan knususnya petani yang idealnya dicantumkan pula. Supaya, petani dan investor wajib replanting atau program replanting.
Dia pun merasa bingung kenapa petani tidak diikutsertakan dalam finalisasi Permentan 98 tahun 2013 ini. “Masak yang dilibatkan hanya pemerintah, DPR, dan UKP4. Tapi petani tidak?” keluh Asmar.
Tarik ulur kepentingan dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013 dapat terlihat dari penambahan jumlah pasal menjadi 64 pasal. Sedangkan, di permentan sebelumnya yang bernomor 26 Tahun 2007 sebanyak 46 pasal. Lewat revisi ini, pemerintah sebenarnya bertujuan menekan kepemilikan lahan satu perusahaan dan kelompok usaha. Dalam peraturan yang sekarang ini berlaku, satu kelompok usaha maksimal menguasai lahan 100 ribu hektare untuk satu komoditas.
Pembatasan lahan ini tercantum dalam pasal 17 ayat 1 yang berbunyi
IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) ini wajib dimiliki bagi usaha perkebunan yang luas lahan di atas 25 hektare.
Tak hanya sawit, sebenarnya aturan ini juga berlaku kepada komoditas perkebunan lain seperti karet, tebu, teh, kelapa, kakao, kapas, kopi, lada, cengkih dan jambu mete.
Rusman Heriawan, Wakil Menteri Pertanian, mengatakan perluasan perkebunan rakyat tetap menjadi perhatian utama pemerintah melalui penegasan perusahaan besar untuk bangun kebun masyarakat 20%. Hal inilah yang diwujudkan dalam Permentan 98 tahun 2013, perusahaan perkebunan punya kewajiban bangun plasma. Ini kemauan negara untuk adanya keseimbangan bisnis khusus di kelapa sawit.
Apalagi menurut Rusman, usaha perkebunan plasma belum memikirkan produktivitas sehingga terjadi kesenjangan tajam dengan perusahaan perkebunan besar. Di internalnya, perkebunan rakyat terjadi kesenjangan produktivitas dan begitupula di plasma. Produktivitas perkebunan besar sebesar 25 ton-30 ton TBS per ha. Sedangkan di perkebunan rakyat masih berkisar 15 ton TBS per ha.
Budi Wijana, Executive Vice President PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMAR) Tbk, mengungkapkan tanpa pembatasan lahan sekarang ini kondisinya sudah sulit sekali memperoleh lahan. Banyak hambatan yang ditemui pelaku usaha seperti masalah lingkungan, sosial dan tumpang tindih pengelolaan lahan.
Menurutnya, kesulitan ini belum termasuk aturan daerah yang mempersulit investasi di daerah yang sebenarnya sudah diputuskan untuk dicabut oleh Kementerian Dalam Negeri. Pada kenyataannya, regulasi ini masih berlaku sehingga bersifat grey area.
Yang menarik, pembatasan lahan dalam Permentan 98 Tahun 2013 ini tidak berlaku kepada BUMN, BUMD, koperasi, dan perusahaan go public. Sebagaimana tertera dalam pasal 17 ayat 3 yaitu batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (go public) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.
Bagi perusahaan go public, pasal ini tampaknya memberikan peluang untuk menambah lahan. Tetapi masalahnya tidak ada patokan jelas berapa besar saham yang harus dimiliki masyarakat. Gamal Nasir, Direktur Jenderal Perkebunan, mengatakan perusahaan go public yang sahamnya milik maysarakat memang masih diperbolehkan perluas lahan. “Tetapi hal itu dipersyaratkan bagi perusahaan yang sahamnya di atas 50%,” kata Gamal.
Ketika SAWIT INDONESIA bertanya, apakah perusahaan go public yang saham masyarakat dibawah 50% dapat keleluasaan tingkatkan luas lahan? Gamal Nasir menjawab mekanismenya akan diatur dulu. Namun dirinya belum bisa memastikan bisa atau tidak. (Qayuum Amri)