Permentan Harga TBS Sawit Belum Lindungi Petani

Rino Afrino, Sekjen DPP APKASINDO, menjelaskan bahwa laporan dari petani sawit APKASINDO di 22 provinsi. Kenaikan harga pupuk ini merata baik NPK dan tunggal. Kalau harga pupuk tidak terkendali, biaya produksi dipastikan semakin tak terkendali juga.

JAKARTA, SAWIT INDONESIA –  Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) meminta peninjauan ulang pelaksanaan Permentan Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Penetapan Pedoman Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Beleid ini dinilai belum mampu melindungi petani sawit secara menyeluruh khususnya swadaya untuk mendapatkan harga TBS yang wajar dan mencegah pesaingan tidak sehat diantara perusahaan perkebunan.

Berdasarkan laporan dari 22 provinsi sentra kelapa sawit, dijelaskan Rino Afrino, Sekjen DPP APKASINDO, kegiatan penetapan Harga TBS sawit berjalan tidak seragam dan waktunya berbeda-beda.

Di 3 provinsi yaitu Sumut, Riau, dan Jambi menjalankan kegiatan penetapan harga TBS tingkat provinsi sebanyak  4 kali  dalam sebulan.

Lalu, 4 provinsi menetapkan harga TBS sebanyak dua kali dalam sebulan yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kalimantan Barat. 

Adapun 12 provinsi lainnya menjalankan penetapan harga TBS provinsi sebanyak satu kali dalam sebulan. Diantaranya Aceh, Babel, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Papua.

Sementara itu, provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan satu kali dalam 3 bulan. Mirisnya, Banten dan Gorontalo  belum mempunyai tim penetapan Harga TBS sawit.

“Dari tahun 1980,  provinsi Banten belum pernah dibentuk tim penetapan harga TBS, tidak ada itikad baik dari Pemerintah daerah untuk melindungi petani sawit disana, kewenangan hanya ada di tangan perusahaan,” jelas Rino.

Rino menyebutkan penetapan harga TBS sawit sangat berdampak bagi kesejahteraan petani dan seluruh sektor masyarakat di sentra produksi perkebunan sawit. Berkaca dari laporan petani se-Indonesia, APKASINDO minta pemerintah agar memberikan perhatian penuh bagi proses mekanisme dan pelaksanaan harga TBS di tingkat petani, tidak ada manfaatnya Peremajaan Sawit Rakyat, jika Harga yang diterima Petani lebih besar pasak daripada tiang karena ketiakadilan harga.

“Masalah yang muncul berulang kali dan dan tidak pernah terselesaikan,” ujar auditor ISPO ini  saat berbicara dalam Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi implementasi Permentan 01 Tahun 2018, Selasa (24 Agustus 2021) yang diadakan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Implementasi Permentan Nomor 1/2018 perlu dibenahi agar petani dapat terlindungi.  Rino mengusulkan perlu kajian  ilmiah dalam rangka memperbaiki dan memperkuat subtansi peraturan harga TBS sawit. Regulator harus mendapatkan data dari kondisi existing dari tiap tiap daerah.

“Masalah di lapangan perlu diketahui. Aturan ini juga memerlukan pengawasan yang disertai sanksi kuat apabila terjadi pelanggaran. Bagi yang tidak menjalankan aturan, sertifikat ISPO bisa dicabut, ” pintar Rino.

Usulan lain adalah memperbarui uji rendemen yang sudah kadaluarsa. Ke depan, Rino berharap definisi dan model kemitraan didalam Permentan 01/2018 perlu diperjelas pemerintah supaya dapat diimplementasikan para pelaku usaha, petani tidak dirugikan dan perusahaan juga mendapat nilai tambah kemitraan.

Terkhusus Banten, Prof Ponten Naibaho, Praktisi Sawit, sangat menyayangkan ketiadaan tim penetapan Harga TBS padahal disana pusat industri sawit, hal ini bermula dari pertanyaan Sekwil DPW Banten. Prof Ponten meminta dan merekomendasikan ke Dirjenbun agar membentuk tim independen penetapan harga khusus untuk Banten.

“Karena mau sampai kapan carut marut di Banten dibiarkan, kasian nasib petani sawit Banten,” jelasnya.

41 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like