Peremajaan Sawit Rakyat Kian Meluas

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kegiatan peremajaan sawit rakyat terus berjalan di seluruh daerah di Indonesia. Petani antusias mendapatkan meningkatkan produktivitas tanaman. Tiga Koperasi Unit Desa (KUD) di Dharmasraya, Sumatera Barat  telah melakukan penanaman sebagai bagian program Peremajaan Sawit Rakyat. Program ini ditujukan memperbaiki produktivitas tanaman rakyat dan meningkatkan penghasilan petani.

“Kami sangat dengan adanya program Presiden ini. Sebabnya tanaman sawit yang dikelola anggota KUD  sudah banyak yang tua dan sangat butuh peremajaan,” ujar  Ketua KUD Lubuk Karya Jhon Nasri

Ketiga KUD tersebut berada di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat yaitu  KUD Lubuk Karya di Kanagarian Koto Tinggi, KUD Bina Usaha di ke Nagarian Koto Gadang Kecamatan Koto  Besar, dan di KUD Bukit Raya Kenagarian Koto Beringin, Kecamatan Koto Baru.

Perwakilan pemerintah pusat menghadiri seremoni penanaman perdana  PSR di Dharmasraya pada awal Februari 2020. Mereka adalah Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara,SIP, tenaga ahli Staf Presiden Dr Chandra, tenaga ahli Kantor Wakil Presiden dan Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, Anwar Sanuri.

Baca Juga :   Sinarmas Agri Mengejar Target SDG’S

Mayjen TNI (Purn )Erro Kusnara,SIP  dalam kunjungan ini juga menyampaikan amanat Presiden Repulik Indonesia, bahwa sawit rakyat suatu  komoditi yang stragis penyumbang devisa Negara, karen itu harus diremajakan agar hasilnya kedepan dapat kita optimal kan sesuai standar ISPO, dan agar kita dapat bersaing dengan negara lain.

“Kami ingin penggunaan dana replanting  tepat sasaran, dan harus ada dukungan pemerintah daerah kabupaten Dharmasraya,” harap Erro.

Petani peserta program PSR mendapatkan dana hibah sebesar Rp25.000.000 per hektar. Dana sebesar ini menopang kebutuhan pembiayaan replanting yang besarannya bervariasi di tiap daerah.

Adalah KUD Bukit Jaya yang merejamakan kebun sawit seluas 224,34 ha dengan jumlah peserta 113 petani. Yusrizal menyebutkan total hibah peremajaan yang dikucurkan BPDP-KS sebesar Rp.5.608.625.000. Tahap pengucuran pertama masuk ke rekening masing masing petani Rp 24 juta per ha. Lalu tahap berikutnya rekening escrow atau rekening pengelola (lembaga).

Baca Juga :   Cegah Karhutla, Minamas Gandeng Lima Desa di Kalimantan Tengah

Dalam kegiatan replanting di KUD Bukit Jaya, menurut Yusrizal, anggota petani mendapatkan pendampingan dari Apkasindo. Manfaat sangat dirasakan petani  baik secara manajemen dan perawatan tanaman. “Disinilah kami merasakan peranan Apkasindo yang sangat mendukung petani untuk mensukseskan replanting ini,” tambahnya.

Jhon Nasri, Ketua KUD Lubuk Karya menuturkan bahwa lahan sawit yang mendapatkan bantuan replanting 886 hektare. Tahap pertama peremajaan meliputi 406,5 hektare yang melibatkan 216 petani dan tahap kedua seluas 170 Ha untuk 100 petani. Nanti, sisanya akan dilanjutkan di tahapan ketiga, Total bantuan dari BPDP-KS di tahap 1 dan tahap 2 sudah berada dalam rekening petani. Di tahap pertama, dana yang dikucurkan kepada 216 petani  mencapai Rp 10,162 miliar dan tahap kedua  dana replanting yang direalisasikan sebesar Rp 4,25 miliar.

Baca Juga :   Sertifikasi ISPO Didukung 15 Lembaga Sertifikasi dan 1.470 Auditor

“Tahapan pengucuran dana untuk pembangunan kebun anggota harus sesuai  hasil realisasi progres di lapangan,” jelasnya.

Plt Direktur Kemitraan BPDPKS Muhammad Ferian menyebutkan keberhasilan program replanting bergantung dari desain program kementerian. Saat ini, pihak kementerian telah melakukan sejumlah pembenahan regulasi dalam rangka mencapai target 500 ribu hektare peremajaan dalam waktu tiga tahun. Sepanjang 2015-2018, dana pungutan yang dikucurkan untuk program replanting mencapai Rp 2 triliun. Nilai sebesar ini digunakan untuk menjangkau 80 ribu hektare lahan sawit.

Rino Afrino, Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mengatakan petani sudah termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peremajaan sawit di berbagai daerah. Motivasi ini berkat kebijakan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Kasdi Subagyono, yang mengurangi jumlah persyaratan peremajan dari sebelumnya 14 menjadi 8.

“Dengan relaksasi ini, petani lebih mudah untuk mengajukan syarat PSR. Dengan begitu, replanting akan cepat berjalan dan diikuti petani,” pungkasnya.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like