Penetapan Kawasan Hutan Rawan Konflik

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta mengikuti prosedur tahapan penetapan kawasan hutan. Banyak lahan di Indonesia yang terjebak klaim sepihak kawasan hutan.

Di Kalimantan Tengah, persoalan tata ruang menyisakan banyak persoalan. Banyak kantor pemerintahan, termasuk pemerintahan desa, termasuk lahan masyarakat, terpasung oleh status kawasan hutan. Permasalahan ini diungkapkan Dr. Agustin Teras Narang, S.H., Senator DPD RI Kalteng dalam presentasi berjudul “Sejarah Tata Ruang Kalteng dan Keinginan Masyarakat Kalteng dalam Menata Ruang Hidup”.

Ia mengatakan penyesuaian terhadap kondisi terkini tata ruang Kalteng, amat sangat mendesak dilakukan. Hal ini agar agenda pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan, serta tidak menyandera, memasung, upaya perwujudan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

Kendati Mahkamah Konstitusi mencabut frasa “ditunjuk dan atau”dalam Pasal 1 Angka 3 UU Kehutanan Nomor 41/1999. Argumen MK kala itu, tafsir Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terhadap pemahaman Pasal 1 angka 3 itu dinilai mengakibatkan adanya ketidak pastian hukum dalam penentuan kawasan hutan dan tumpang tindih perizinan di wilayah Kalteng.

Namun, Menteri Kehutanan mengeluarkan No. SK. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, APL hanya seluas 2.572.417 hektar. Luasan ini setara dengan 17% dari sekitar 15,4 juta hektar total luas daratan ‘Bumi Tambun Bungai’ itu.

Akibatnya, SK tadi langsung bertabrakan dengan Rencana tata Ruang Wilayah Perubahan (RTRWP) Kalteng yang dibikin lewat Perda No. 08 Tahun 2003.

Sebab di RTRWP itu ditetapkan bahwa areal Non Kawasan Hutan berupa Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan Kawasan Pemukiman dan Penggunaan lainnya (KPPL) seluas 4.709.159 hektar atau setara dengan 30,76 % total luas daratan Kalteng tadi.

“Sejak saat itu, problem tata ruang di Kalteng menjadi lebih rumit dan sangat mengganggu berbagai agenda pembangunan. Beberapa kebijakan sebelumnya, termasuk lewat hadirnya transmigran di Kalteng juga terdampak, karena warga tak memiliki kepastian hukum terhadap kepemilikan lahan yang diputuskan sebagai kawasan hutan,” ujarTeras Narang.

Polemik kawasan hutan berpotensi menimbulkan konflik lahan di Indonesia. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang menyoroti persoalan konflik lahan di beberapa kawasan di Indonesia yang saat ini terjadi.

Menurutnya, polemik terjadi akibat Surat Keputusan (SK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menetapkan kawasan hutan di lahan-lahan masyarakat. 

“Saya sampaikan ini dengan harapan Pimpinan dan mitra terkait dapat menindak lanjuti persoalan ini,” ujar Junimart dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V, Gedung Nusantara II, Jakarta (6/5/2021).

Dalam catatannya, akibat SK tersebut maka lebih dari 100 ribu sertifikat tanah warga yang tersebar di tujuh provinsi terancam batal legalitas kepemilikannya.

 “Sementara sertifikat itu sudah dimiliki rakyat sejak lama bahkan sejak zaman Belanda (sebelum merdeka), ini berpotensi menimbulkan konflik pertanahan,” terang Junimart dalam laman resmi DPR.

(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 115)

No tags for this post.

Related posts

You May Also Like