JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyatakan kesiapannya mendukung riset green fuel sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional Pembangunan Energi Terbarukan Berbasis Kelapa Sawit yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024.
Penetapan Program Energi Terbarukan Berbasis Kelapa Sawit ditujukan untuk mendukung peningkatan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menuju 23% pada tahun 2025. Bahan Bakar Nabati (BBN) termasuk biodiesel maupun jenis bahan bakar nabati berbasis sawit lainnya seperti Bio-hydrocarbon Fuel atau Green Fuel merupakan bagian dari energi terbarukan tersebut.
Terkait aspek pendanaan green fuel sebagai pengelola dana pungutan sawit, Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami, menyatakan dana untuk mendukung program sawit seperti green fuel tidak terbatas akan tetapi sumbernya bisa dari mana saja.
“Tidak selalu dananya dari BPDP. Yang diperlukan sekarang, dana program sawit untuk mensejahterakan rakyat, berapapun besarnya pemerintah akan mendukung,” ujar Dono.
“BPDP berdiri Juni 2015, kenapa baru setelah saya masuk, dana riset biohidrokarbon fuel baru bisa cair, ” ujar Dono kembali melalui layanan pesan WhatsApp kepada redaksi sawitindonesia.com.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta supaya dana sawit dapat ditingkatkan untuk membantu riset katalis yang telah dimulai semenjak 1982. Saat sesi dialog dengan Prof. Subagjo, Ketua Tim Riset Katalis, disebutkan bahwa riset katalis memperoleh bantuan dana sawit sebesar Rp 46 miliar. Hal ini diungkapkan Presiden Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Tahun 2020.
“Rp46 miliar tapi juga kecil. Karena dana sawit kita sekarang mungkin sudah mendekati Rp30 triliun. Untuk apa hanya disimpan saja? Saya sudah perintahkan lo, ke Menteri saat itu, untuk diperbanyak bantuan ke ITB urusan katalis ini. Rp46 (miliar) menurut Prof besar, menurut saya,” kata Presiden.
Dalam siaran persnya, BPDPKS menyatakan sudah terlibat dalam persiapan program green fuel termasuk dukungan pendanaan dan fasilitasi untuk pengembangan katalis bio-hydrocarbon atau yang dikenal dengan katalis Merah Putih mulai dari tahap riset sampai tahap uji coba.
Katalis yang dikembangkan oleh Institut Teknologi Bandung dan Pertamina ini saat ini didukung oleh BPDKS untuk memasuki tahap komersialisasi pada salah satu kilang milik Pertamina.
Dono Boestami menjelaskan bahwa pengembangan green fuel bukan hanya soal kesiapan pendanaan, tetapi lebih penting menyiapkan seluruh mata rantai proses mulai dari sektor hulu untuk memastikan pasokan bahan baku, persiapan dari sisi kilang, persiapan logistik termasuk storage dan fasilitas distribusi, serta sektor hilir lainnya untuk mempersiapkan masyarakat sebagai konsumen BBN berbasis sawit ini.
“Dana bisa dicari dari berbagai sumber, tapi penataan kebijakan yang tepat serta kerjasama dan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan justru merupakan kunci utama,” tegas Dono Boestami seperti dikutip dalam siaran pers.
Dono juga menyambut baik penunjukan BPDPKS sebagai salah satu pelaksana Proyek Strategis Nasional Pembangunan Energi Terbarukan Berbasis Kelapa Sawit bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Perusahaan Swasta.
“Kami telah terlibat dalam pelaksanaan program pengembangan BBN berbasis sawit ini terutama dalam pelaksanaan program mandatori Biodiesel sejak 2015 sampai tercapainya program B30 awal tahun 2020 ini,” Jelas Dono Boestami.
bahwa pihaknya menyambut baik penunjukan BPDPKS sebagai salah satu pelaksana proyek strategis tersebut bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Perusahaan Swasta. “Kami telah terlibat dalam pelaksanaan program pengembangan BBN berbasis sawit ini terutama dalam pelaksanaan program mandatori Biodiesel sejak 2015 sampai tercapainya program B30 awal tahun 2020 ini,” Jelas Dono Boestami.