JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Maruli Gultom, Penasihat Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu lagi memperpanjang moratorium sawit karena kebijakan ini membuat Indonesia diatur-atur negara lain.
“Moratorium sawit adalah kecelakaan sejarah. Kebijakan ini lahir karena tekanan NGO dan terkecoh iming-iming hibah Norwegia,” uajr Maruli saat berbicara dalam Squawk Box CNBC Indonesia bertemakan “Menanti Nasib Moratorium Sawit” yang diselenggarakan Kamis (7 Oktober 2021).
Dari datanya, Norwegia bukanlah negara dengan luasan hutan besar. Sementara, Indonesia punya hutan lebih luas dari Norwegia. “Kok negara tidak punya hutan malahan mengatur Indonesia yang punya hutan,” ujarnya.
Ia mengusulkan moratorium sawit tidak perlu dilanjutkan. Sebagai bangsa berdaulat, Indonesia seharusnya tidak diatur-atur oleh bangsa lain.
“Moratorium sawit ini sungguh aneh. Ibaratnya kedaulatan kita diserahkan kepada bangsa lain. Padahal, Indonesia sudah punya regulasi sendiri seperti UU Tata Ruang. Itu saja dipatuhi dan ditegakkan dengan benar,” ujar Maruli yang juga Dewan Redaksi Majalah SAWIT INDONESIA.
Sebagai informasi, moratorium sawit telah berakhir pada 19 September 2021. Kebijakan ini diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani beleid ini pada 19 September 2018 lalu dan selanjutnya dievaluasi paling lambat tiga tahun setelah berlaku. Setelah berakhir, belum ada tanda-tanda kelanjutan moratorium sawit.