Penangkar Benih Minta Standardisasi dan Sertifikasi Kompetensi

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Pemerintah diharapkan menetapkan standar kompetensi untuk para penangkar yang akan menjadi acuan baik bagi para penangkar, khususnya bagi para penangkar-penangkar baru. Tujuan untuk keberhasilan program strategis nasional Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Hal tersebut disampaikan Rusbandi Sekretaris Jenderal Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Indonesia (PPBPTI), melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Sawit Indonesia.

Menurut Rusbandi dengan adanya standarisasi dan sertifikasi para penangkar bisa melakukan perencanaan dengan lebih baik dan bekerja dengan lebih efisien. Dan, produksi benih siap salur hasil penangkarannya dapat meningkat baik dari segi mutu maupun jumlah.

“Selain itu, perusahaan-perusahaan yang menjadi pemasok benih kecambah bagi para penangkar bisa turut ambil bagian dalam program standarisasi kompetensi ini. Serta, perusahaan-perusahaan tersebut bisa menjadi penyedia pelatihan kompetensi penangkar sehingga para penangkar tidak lagi kebingungan untuk mencari tempat pelatihan,” jelasnya.

“Produsen [benih] juga harus ikut bertanggung jawab tersedianya benih yang memenuhi standar [mutu]. Tanggung jawab menjadi guide menyiapkan para mitranya termasuk penangkar,” imbuh Rusbandi.

Baca Juga :   Sugiarto, Petani Jambi Pecahkan Rekor MURI Tandan Sawit Terberat Se-Indonesia

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/2015 pasal 13 butir c yang menyebutkan usaha produksi benih tanaman perkebunan wajib memiliki usaha produksi benih dengan kriteria memiliki tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan.

Pihak perusahaan penangkaran benih CV Dharma Nusantara dari Sumatra Utara, juga menyarankan perlunya seleksi ketat dan penindakan atau pemberian sanksi tegas bagi para penangkar yang bekerja di luar prosedur.

Selain menyediakan pelatihan bagi para mitranya, para penangkar juga menyarankan agar para produsen benih, khususnya produsen benih baru di luar Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) bisa lebih aktif merangkul para penangkar baru ini sehingga penyediaan benih siap salur untuk program PSR berjalan lancar.

Seperti diketahui, saat ini pemerintah melaksanakan program PSR dengan target meremajakan hingga 180.000 hektare (ha) lahan sawit rakyat per tahun. Namun, program ini belum bisa berjalan maksimal, salah satunya karena terbatasnya kesediaan benih siap salur di tengah besarnya potensi produksi benih, khususnya di tataran kecambah.

Baca Juga :   BPDP-KS Dan 20 Produsen Tandatangani Perjanjian Pembiayaan Biodiesel Periode November 2017-April 2018

Selain terbatasnya keterampilan para penangkar baru, lamanya penyaluran kecambah dari produsen juga menjadikan program PSR berjalan kurang optimal. Khususnya PPKS ke penangkar untuk dikembangkan menjadi benih siap salur. Bahkan, penangkar bisa menanti hingga lebih dari 3 bulan untuk mendapatkan kecambah yang dibutuhkan.

Kendala lain di tataran penangkar adalah penyaluran modal. Meski saat ini setiap penangkar sebagai penyedia benih siap salur dalam program PSR telah mendapatkan bantuan modal sebesar 30% dari total biaya pembelian benih. Dana tersebut berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang disalurkan lewat koperasi atau kelompok tani sawit rakyat.

Namun, bantuan modal tersebut diharapkan bisa ditingkatkan sehingga para penangkar bisa memproduksi benih dalam jumlah yang lebih besar pula. Dengan demikian, kebutuhan benih untuk program PSR bisa benar-benar terpenuhi.

“Daripada uang nangkring di kelompok tapi tidak bisa digunakan secara produktif sementara kelompok sendiri kekurangan benihnya, lebih baik kapasitas penangkar di-up dengan cara diberikan kelonggaran uang muka,” ujar Rusbandi.

Baca Juga :   Malaysia Targetkan Pendapatan Ekspor Sawit RM80 Miliar

Hal senada juga disampaikan Sekretaris PPBTPI Provinsi Aceh, M. Saladin Akbar. Pihaknya berharap bantuan modal yang didistribusikan bisa diperbesar hingga mencapai 65%. “Untuk bisa menghasilkan benih siap tanam dibutuhkan waktu penangkaran hingga satu tahun. Belum lagi, kerap menghadapi risiko seperti hama atau penyakit tanaman juga serangan hewan, serta kemungkinan benih gagal berkembang,” jelas Saladin.

“Kalau kita beli katakanlah 100.000 kecambah, tingkat hidupnya atau survival rate sekitar 90% rata-rata. Artinya ada lost seeds setidaknya 10%,” lanjutnya.

Selain itu, setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) di awal proses penangkaran juga cukup memberatkan pihak penangkar. Dengan survival rate sebesar 90%, pihak penangkar tetap harus membayar PNBP untuk 10% benih yang tidak bisa disalurkan baik karena tidak berkembang dengan baik maupun tidak lulus uji mutu.

“Kami berharap adanya kelonggaran dalam hal ini sehingga biaya PNBP untuk 10.000 benih yang tidak lulus bisa digunakan untuk membayar PNBP di periode berikutnya,” pinta Saladin.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like