PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapat bantuan berupa Penyewaan 7 Unit Helikopter untuk dukungan operasi udara dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

“Hari ini Pemprov Kalbar mendapatkan 7 Unit Helikopter yang sudah dikontrak oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk pelaksanaan pemadaman Karhutla. Misal, saat ada Karhutla, 7 Helikopter ini akan dioperasikan dan ada juga untuk patroli. Tujuh helikopter ini sudah dikontrak oleh BNPB dan akan stay (menetap) selama kita membutuhkan,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., usai menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (11/8/2022).

Turut hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Mercure Pontianak, yakni Asisten Deputi Kemenkopolhukam, Brigjen Pol. Drs. Lakoni, S.H., M.M., Deputi Bidang Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan, Tris Raditian, Plh. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Dr. Rustian, S.Si., Pj. Bupati Landak, Samuel, S.E., M.Si., dan perwakilan TNI-Polri.

dr. Harisson, M.Kes., juga menyampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengambil langkah strategis dalam pengendalian Karhutla di wilayah Kalbar dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa yang dilakukan secara bertahap mulai Tahun 2019 sampai Tahun 2023, serta melakukan restorasi ekosistem gambut pada kesatuan hidrologis gambut dengan luas indikatif kurang lebih 203.751 Ha melalui pembangunan infrastruktur pembasahan gambut berupa sumur bor sebanyak 491 unit, sekat kanal sebanyak 806 unit, revegetasi seluas 150 Ha, Revitalisasi/peningkatan ekonomi masyarakat sejumlah 154 paket, pendampingan desa peduli gambut, dan pemetaan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di 14 kabupaten/kota.

Di tempat yang sama, Asisten Deputi Kemenkopolhukam berharap Karhutla di wilayah Kalimantan Barat bisa diminimalkan atau penurunan terjadinya.

“Mengingat tahun ini Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20, jangan sampai ada penilaian negatif dari negara-negara lain yang bertetangga dengan Indonesia. Saya juga telah menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta rekan-rekan dari instansi terkait untuk mendukung hal itu dan membuat rencana aksi mengenai tindak lanjut,” harap Brigjen Pol. Drs. Lakoni, S.H., .M.M.

Sumber: kalbarprov.go.id

Share.