Pemilu 2019 Tetap Diwarnai Politik Uang

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Potensi Politik Uang di Pemilu 2019 akan meningkat pada pemilu 2019. Salah satu penyebabnya orientasi pemilih bergantung kepada popularitas bukan gagasan. Hal ini terungkap dalam Kemendagri Media Forum (KMF) yang digelar pada Jumat (8 Februari 2019) di Press Room Gedung A Kementrian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

Dalam edisi ke dua di tahun ini, KMF membahas isu politik uang di pusaran Pemilu 2019. Hadir sejumlah narasumber seperti; Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz, Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen Kemendagri), Bahtiar.

Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz membuka dengan pemaparan data yang menyebut Politik uang di Pemilu 2019 berpotensi mengalami peningkatan dari pemilihan umum pada 2014 silam.

Baca Juga :   Kebijakan Pelabelan Palm Oil Free Harus Dilawan

Ada sejumlah faktor meningkatnya politik uang.Pertama, sistem dan mekanikal pemilu tidak berubah dari 2014. Artinya, sisi personal atau orientasi kompetisi Pemilu masih berbasis calon legislative dibandingkan partai politik.

Kedua, orientasi kompetisi Pemilihan Legislatif 2019 tetap berbasis pada sisi popularitas dan personalitas calon legislatif.

Diskusi Kemendagri Media Forum yang dihadiri Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz, Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen Kemendagri), Bahtiar.

Ketiga, untuk bisa terpilih, maka setiap calon legislatif tetap akan berupaya meningkatkan popularitasnya, meningkatkan aktivitas kampanye, dan secara personal membiayainya.

“Dari total laporan senilai Rp 427.151.741.325 oleh 16 partai politik. Total sumbangan calon legislatif Rp 337.856.293.303 atau 79,10 persen. Sedangkan partai 20,09 persen, sisanya sumbangan perseorangan. 79,10 persen penerimaan dana kampanye dari calon legislatif, secara konsisten menunjukkan orientasi personal di Pileg 2019 sama kuatnya dengan Pileg 2014” papar August.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi mendefinisikan politik uang sebagai transaksi antara politisi atau parpol dengan pemilih. Ia pun mengaku pesimis Pemilu 2019 tidak dinodai dengan politik uang. Pasalnya, berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2014, sebanyak 33 persen masyarakat mengaku menerima politik uang. Bahkan Indonesia menempati peringkat terbesar ke-3 di dunia dengan praktik politik uang negara demokrasi di dunia.

Baca Juga :   PSR Jangkau Petani Dari Sabang Sampai Merauke

Burhanuddin Muhtadi juga melihat kemungkinan politik uang akan menjadi hal yang masih akan ditemui pada Pemilu 2019. Pasalnya, aktor calon legislatif bertambah signifikan karena penambahan daerah pemilihan (Dapil) dan kursi di DPR maupun beberapa kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Pertarungan antara calon legislatif di Pileg 2019 akan lebih banyak aktor (Caleg) dari 2014 karena Dapil dan kursi nambah, sementara media massa dan masyarakat lebih fokus pada Pilpres sehingga Caleg di lapangan akan lebih leluasa tanpa pengawasan” ungkap Burhanuddin.

Menanggapi keduanya, Kapuspen Kemendagri, Bahtiar menyebut lapangan pertarungan Caleg akan lebih terbuka luas dengan Pileg yang digabungkan pelaksanaannya dengan Pilpres.

“Ruang-ruang bibit politik uang sebagai racun demokrasi makin terbuka lebar dengan situasi sekarang ini. Apalagi kita melihat tawaran gagasan para kandidat di lapangan relatif kurang terungkap kepada pemilih,” ucap Bahtiar.

Baca Juga :   Ditjen Pajak Akan Benahi Penerimaan dari Sektor Sawit

Meskipun demikian, Bahtiar meminta semua pihak optimistis membasmi bibit racun demokrasi yang berupa politik uang ini agar tidak merusak kualitas demokrasi di Indonesia.

“Kita harus memiliki sensitivitas untuk mengungkap cara-cara baru penerapan politik uang. Yang penting terhadap temuan para peneliti ini. Kualitas demokrasi kita jangan sampai menurun akibat ancaman money politik” pungkasnya.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like