JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegur Pemerintah yang terus melanjutkan program Food Estate karena telah menelan anggaran besar. Padahal program ini, menurutnya, terbukti gagal dan bahkan masuk kategori ‘kejahatan lingkungan’ akibat dari rusaknya ekosistem dan keseimbangan alam.
“Saya melihat pemerintah kurang berpihak pada kepentingan petani dan nelayan dalam urusan ketahanan pangan ini. Hal ini sangat disesalkan padahal wujud ketahanan pangan itu apabila ketersediaan pangan itu selalu bersumber dari produksi dalam negeri sehingga menciptakan kemandirian pangan nasional dan kita bisa terlepas dari belenggu impor pangan yang merugikan kedaulatan nasional kita,” urai Johan.
Pemerintah seharusnya membuka mata dan telinga melihat kondisi riil dari produksi pangan Indonesia yang semakin terus merosot setiap tahunnya. Hal itu, tegasnya, sangat berbahaya bagi ketahanan nasional. Ia mencontohkan luas kawasan padi secara riil tahun 2020 masih mencapai 439.421 Ha namun pada tahun 2022 yang lalu hanya tercapai 103.280 Ha, apalagi komoditi yang lain seperti jagung dan kedelai yang terus merosot.
“Begitu banyak persoalan ketahanan pangan nasional. Jadi kita berharap anggaran untuk 2024 nanti memang dialokasikan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ketahanan riil dalam sektor pangan, harus ada perlakuan khusus bagi 70 kabupaten/kota yang saat ini berstatus sebagai daerah rawan pangan dan banyak daerah lain yang mengalami kerentanan untuk terjadinya rawan pangan, semoga hal ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk ketahanan pangan nasional kita” tutup Politisi Fraksi PKS itu.
Food estate disebut bakal jadi penopang lahan pangan nasional. Sejak 2020-2023, negara telah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk menyukseskan program ini. Di bawah komando beberapa Kementerian seperti Kementan, Kemenhan, KLHK, dan Kemenko Marves, Negara merencanakan food estate. Sejumlah komoditas pangan akan dibudidayakan seperti kentang, bawang merah dan bawang putih. Proyek ini dinilai akan mengundang bencana yang besar. Pasalnya, hektaran lahan gambut akan dibabat abis.
Sumber: dpr.go.id