Kampanye bahwa sawit sebagai perusak lingkungan adalah kesimpulan yang tergesa-gesa dan dilakukan secara by design. Pemangku kepentingan sawit terutama pemerintah diminta berperan aktif melawan kampanye negatif ini.
Kampanye negatif yang ditujukan kepada industri sawit kerapkali menyulitkan posisi Indonesia dalam perdagangan global, termasuk dalam upaya mengembangkan industri sawit sendiri. Akibatnya, industri sawit juga sulit memiliki daya saing yang kuat di perdanganan global.
Mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih mengatakan bahwa banyaknya nilai tambah yang dimiliki sawit dibanding minyak nabati lain yang menyebabkan mengapa persaingan terhadap sawit lebih banyak bercorak negatif alih-alih menjadi persaingan yang adil.
“Tantangannya sebenarnya adalah kita masih terhitung newcomer di bidang perdangan global, oleh karenanya negara lain sering bersaing dengan kita baik secara fair maupun tidak. Produk-produk sawit sering dilabeli tidak sehat dan sebagainya,” jelas Bungaran dalam acara talkshow bertajuk Meningkatkan Daya Saing Industri Sawit pada November kemarin.
Menurut Bungaran, di Indonesia industri sawit merupakan salah satu sumber pertumbuhan yang paling penting. Bahkan di dunia karena hampir 40 persen minyak nabati yang digunakan di dunia berasal dari sawit.
Ada dua hal yang paling sering digunakan memperburuk citra industri sawit. pertama soal kesehatan dan kedua mengenai lingkungan. Soal kesehatan, minyak sawit dianggap pemicu terhadap penyakit kardiovaskuler dan diabetes.
Bahkan jika dibandingkan dengan minyak nabati lain, minyak sawit justru lebih aman karena 49 persen dari minyak sawit terdiri dari lemak jenuh yang lebih stabil untuk proses penggorengan. Kandungan minyak nabati yang memiliki lemak jenuh rendah jutsru akan menghasilkan lemak trans yang jika dikonsumsi dalam jumlah banyak akan berbahaya bagi tubuh.
“Ini kesalahpahaman bukan tidak sengaja terjadi melainkan dilakukan secara by design, bukan hanya soal kesehatan yang jadi masalah, tapi juga lingkungan. Sekarang banyak yang mengampanyekan no deforestation, padahal itu menurut konsep mereka, kita maunya reforestasi, kita mau menanam sawit, bukan menanam sawit di hutan,” kata Bungaran.
Supiandi Sabiham, Profesor Kesuburan dan Kimia Tanah, mengungkapkan bahwa masalah tuduhan industri sawit sebagai perusak lingkungan merupakan sebuah kesimpulan yang diambil tergesa-gesa. Menurut Supiandi ada isu utama yang terus dipergunakan untuk menggerus industri sawit indonesia soal lingkungan. Pertama perkebunan sawit yang ada di lahan mineral dianggap terlalu banyak menyerap air, kedua soal lahan gambut yang disebut sebagai penyebab penghasil emisi karbon.
“Di lahan mineral ecorespirasi hanya 1150 milimeter pertahun, kalau ditanam di atas curah hujan di 1700 milimeter itu masih aman. Sedangkan di lahan gambut, nett emisi yang dikeluarkan relatif lebih rendah dibanding semak, masih sesuai batas yang diperbolehkan yaitu 40 ton per hektar per tahun, bahkan kalau bisa diatur tinggi air tanah, angkanya bisa di bawah,” kata Supiandi pada kesempatan yang sama.
Oleh karenanya, menurut Supiandi regulasi yang melarang penggunaan gambut untuk perkebunan maupun pertanian justru akan menghambat pengembangan industri sawit. Menurutnya, gambut merupakan aset Indonesia yang selain butuh dikonservasi gambut juga butuh dipergunakan dengan baik.
“Total gambut yang dimiliki Indonesia sekitar 14,9 juta hektar, yang masih hutan ada 5 juta, dan yang rusak ada 3,5 hingga 4 juta, dan 1,2 juta hektar sudah dikembangkan, salah atunya digunakan sawit. nah kita bisa gunakan yang rusak ini untuk kebun sawit karena kalau untuk dipulihkan kembali menjadi hutan itu akan memakan waktu yang lama,” ungkap Supiandi.
Meski mendukung penggunaan gambut sebagai areal produksi, Supiandi juga mengingatkan bahwa butuh upaya ekstra untuk menggunakan lahan gambut, terutama soal manajemen air. Menurutnya perusahaan mungkin tidak akan kesulitan untuk menerapkan hal tersebut, namun petani rakyat yang masih sulit dan oleh karenanya membutuhkan dukungan dari pemerintah.“Dari total penggunaan gambut, 40 persennya digunakan oleh petani, dan teknologi penggunaan gambut yang dimiliki petani ini kan masih sederhana. Makanya pemerintah perlu membantu. Dan jika gambut benar-benar dilarang maka cukup banyak berdampak pula pada petani,” tambah Supiandi.
Menurut Bungaran, untuk menanggulangi kampaye negatif yang dilakukan dalam rangka persaingan bisnis, pemerintah sendiri butuh untuk melakukan upaya-upaya tandingan, baik melalui jalan diplomasi maupun pendekatan saintifik guna meningkatkan daya saing industri sawit indonesia.
Upaya tandingan tersebut, Bungaran melanjutkan harus dilakukan secara tersistematis oleh para stakeholder. Ia mangatakan bahwa hal tersebut salah satunya bisa dinisiasi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit dalam mempromosikan sawit indonesia di pasar global.
(Selengkapnya baca Majalah SAWIT INDONESIA Edisi 15 November-15 Desember 2015)