Pemerintah Dukung Kemitraan Setara Bagi Percepatan PSR Dan Petani Sejahtera

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Pemerintah mengarahkan perusahaan dan petani sawit untuk bermitra dalam rangka percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 180 ribu hektare. Skema kemitraan diyakini akan membantu petani sehingga produktivitas bisa naik dan mampu menerapkan Good Agricultural Practices (GAP).

Arahan ini diwujudkan melalui Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Peremajaan Sawit Rakyat Melalui Kemitraan di Graha Sawala, Kemenko Perekonomian RI, Selasa (9 Maret 2021). Penandatanganan ini dilakukan oleh perwakilan perusahaan sawit dengan KUD/Kelompok Petani sawit di tiga provinsi yaitu Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Selatan.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain Musdhalifah Machmud (Deputi Menko Perekonomian RI Bidang Pangan dan Pertanian), Heru Tri Widarto (Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Kementerian Pertanian RI), Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara (Tenaga Ahli Utama KSP RI),  Ir. Gulat ME Manurung, CAPO (Ketua Umum DPP APKASINDO), Joko Supriyono (Ketua Umum GAPKI),  Eddy Abdurrachman (Dirut BPDPKS), dan Rino Afrino (Sekjen DPP APKASINDO).

Musdhalifah Machmud Deputi Menko Perekonomian RI Bidang Pangan dan Pertanian menjelaskan bahwa Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan program strategis pemerintah agar produktivitas dan kesejahteraan petani sawit dapat meningkat. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, target PSR dipatok 180 ribu ha dalam setahun.

Musdhalifah Machmud Deputi Menko Perekonomian RI Bidang Pangan dan Pertanian menjelaskan bahwa Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan program strategis pemerintah agar produktivitas dan kesejahteraan petani sawit dapat meningkat

“PSR adalah program strategis pemulihan ekonomi nasional. Itu sebabnya, pemerintah mendorong semaksimal mungkin agar target 180 ribu  per tahun dapat tercapai. Perkebunan rakyat harus diremajakan. Program ini bagian dari memulihkan ekonomi Indonesia,” ujar Musdhalifah saat memberikan sambutan.

 

Musdhalifah menyebutkan pemerintah mendukung sangat mendukung kemitraan antara perusahaan dan petani berkaitan PSR. Karena pola ini telah berjalan baik di lapangan terutama yang diinisiasi APKASINDO dan GAPKI.

”Di lapangan, saya lihat MoU(GAPKI dan APKASINDO) ini sudah berjalan baik. Bagi pemerintah, PSR harus memastikan GAP sudah terlaksana. Mengingat, ada dana hibah PSR yang didanai  BPDP. Kebun mesti terbangun kebun secara optimal dan sesuai harapan,” ujarnya.

Heru Tri Widarto menyebutkan Ditjen Perkebunan mendukung percepatan PSR melalui pemberian rekomendasi teknis (rekomtek). Kendati demikian, PSR ini bukan sebatas rekomtek diberikan lalu dana ditransfer oleh BPDPKS. Tetapi dapat memastikan kebun sudah terbangun.

“Karena itu, penting bagi petani untuk mencari mitra. Dengan kemitraan ini, petani dipastikan akan memperoleh benih sawit berkualitas dan implementasi praktik pertanian yang baik,” jelas Heru.

Sementara itu, Eddy Abdurrachman, Dirut BPDPKS mengakui program kemitraan salah satu kunci keberhasilan PSR. Sebab dari evaluasi lembaganya bahwa beragam kendala dihadapi petani peserta PSR. Mulai dari mencari kontraktor, menyiapkan jadwal kegiatan PSR sampai pencarian bibit berkualitas.

Eddy Abdurrachman, Dirut BPDPKS mengakui program kemitraan salah satu kunci keberhasilan PSR.

“Oleh karena itu, kehadiran perusahaan baik swasta dan BUMN yang punya pengalaman dan keahlian diharapkan  semakin mendukung petani sawit rakyat. GAPKI dapat mendorong anggotanya untuk bermitra. Begitupula APKASINDO semakin aktif mensosialisasikan kemitraan di PSR ini,” ujarnya.

Gulat ME Manurung, Ketua Umum DPP APKASINDO menjelaskan bahwa pola kemitraan GAPKI dan APKASINDO sudah berjalan di sejumlah provinsi sentra sawit. Tujuannya membantu pemerintah dalam percepatan PSR. Model kemitraannya bersifat setara. Caranya ada keterbukaan manajemen dan menerima APKASINDO sebagai

organisasi pendamping petani.

“APKASINDO memainkan peran sebagai tuan kadi (tukang jodoh) antara petani dengan perusahaan sawit. Peran ini telah berjalan semenjak tahun lalu. Kemitraan menjadi obat mujarab bagi PSR. Dan pola kemitraan sekarang memasuki generasi kedua,” ujar auditor ISPO ini.

Ia menyakini PSR merupakan sarana tepat dalam peningkatan kesejahteraan dan menjadikan petani naik kelas. Dana hibah PSR sebesar Rp 30 juta per hektare yang disalurkan BPDPKS sangat membantu petani.”Melalui pola kemitraan ini, saya yakin petani lebih nyenyak tidur. Contoh harga TBS di pabrik lebih terjamin. Begitupun dalam peremajaan,” ujarnya.

Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI, mengatakan program PSR ini akan berhasil jika melibatkan banyak pihak. Tidak bisa hanya petani sendiri yang melakukan. Perlu mencari mitra yang tepat.

GAPKI dan APKASINDO telah menjalin kemitraan di sejumlah daerah salah satu tujuannya percepatan PSR.

“GAPKI ingin berkontribusi dan berperan dalam PSR. Model kemitraannya dapat dicari. Ide Bu Deputi (Musdhalifah) sangat cemerlang. Perlu didukung. Tahun ini, GAPKI sudah canangkan untuk menjadi tahun kemitraan,” pungkas Joko.

Di sela-sela kegiatan dilakukan penandatanganan antara perusahaan dengan koperasi. Di Kalimantan Selatan, PT Tapian Nadenggan dan PT Sinar Kencana Inti Perkasa bermitra dengan KUD Gajah Mada.

Di Riau,  PT Ramajaya Pramukti dan PT Buana Wiralestari Mas menjalin kemitraan PSR. Termasuk dengan Koperasi Berkat Ridho dan Koperasi  Kijang Mas, Koperasi Tri Manunggal Abadi, Koperasi Sibuak Jaya , dan Koperasi Mekar Jaya di Kampar.

Adapula di Indragiri Hulu, Riau PT. Meganusa Intisawit menandatangani kemitraan PSR dengan Koperasi Sumber Rejeki, Koperasi Usaha Manunggal, Koperasi Setia Kawan, Koperasi Milik Bersama, Koperasi Rahayu Makmur, Koperasi Anggrek, dan Koperasi Karya Bersama.

Sementara itu, PT Paya Pinang menjalin kemitraan PSR dengan Pekumpulan Petani Sawit Sawita Makmur di Sergai,  Sumatera Utara,

Di Jambi, PTPN VI menggandeng tiga koperasi antara lain KUD Harapan Tani, KUD Jujur Lestari, KUD Kencana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like