Komitmen pemerintah untuk terus memajukan industri sawit berkelanjutan. Komitmen ini juga diwujudkan pembenahan berbagai kebijakan serta mendukung penguatan mulai dari peningkatan produktivitas, termasuk di dalamnya industri hilir.
Kita mengetahui perkembangan yang ada masih terdapat tantangan berkaitan dengan legalitas perkebunan khususnya petani sawit dan ini juga agenda penting pemerintah Kantor Staf Presiden itu memang ditugaskan untuk bisa mendalami lebih jauh kebijakan dan Undang-Undang yang ada UU Cipta Kerja maupun aturan-aturan turunannya bisa membantu percepatan penyelesaian legalitas perkebunan kelapa sawit.
Pengembangan industri hilir menjadi agenda yang penting. Luas perkebunan sawit Indonesia terluas di dunia dan perlu ditingkatkan produktivitasnya dan terus meningkatkan nilai tambah dalam industri derivative yang dikembangkan.
Kemudian berupaya mensejajarkan petani dengan pelaku usaha lain, sehingga kemitraan bisa sama-sama saling memberikan manfaat dan kemajuan bagi para pelaku sektor sawit sangat dibutuhkan. Kita mempunyai tantangan dan persoalan yang dihadapi, tapi komitmen dari banyak pihak dapat menjawab tantangan menyetarakan pelaku industri ini khususnya memprkuat posisi petani di sektor ini menjadi sangat penting.
Kami mengapresiasi upaya yang diberikan dan dilakukan oleh Majalah Sawit Indonesia untuk memperingati 110 Tahun Sawit Indonesia dengan pemberiaan penghargaan terhadap para tokoh Sawit Indonesia. Semoga semangat kolaborasi, kreativitas dan komunikasi kita serta berpikir kritis bisa mengembangkan inovasi saat dibutuhkan.
Firman Subagyo Angggota Komisi IV DPR, Negara Jangan Tunduk Terhadap Kampanye Hitam
Penerimaan penghargaan ini adalah merupakan tantangan baru bagi kita semua karena sawit telah kita akui dan terbukti bahwa komoditi sebagai penggali devisa negara, pahlawan devisa negara dan sawit juga bisa menimbulkan efek sosial terhadap serapan tenaga kerja yang mencapai 16 juta orang baik langsung maupun tidak langsung.
Sawit juga bisa memberikan satu jawaban terkait kesenjangan ekonomi baik Jawa maupun luarjawa. Namun sawit mempunyai tantangan luar biasa terutama black campaign oleh NGO. Kemudian, adanya ancaman Iceland, jaringan supermarket terbesar di Inggris, tidak menjual produk mengandung bahan baku kelapa sawit.
Isu lingkungan menjadi alasan dibalik kebijakan tersebut. Iceland adalah jaringan supermarket di Inggris punya 900 gerai. Saat ini ada 130 produk yang menggunakan bahan baku minyak sawit. Iceland akan menghapus produknya yang menggunkan minyak sawit, setidaknya akan mengurangi 500 ton per tahun.
Kemudian Parlemen Eropa juga menyatakan sikapnya untuk menolak masalah sawit. Oleh karena itu, dengan berbagai tantangan kami sebagai anggota DPR tidak tinggal diam. Kebijakan publik menentukan keberhasilan sebuah negara apapun ideologi politiknya karena kebijakan public yang gagal membawa negara dalam bencana dan ketidak percayaan publik.
DPR bersama Presiden Jokowi sudah melakukan terobosan membuat Undang-Undang Cipta Kerja dan ini adalah terobosan karena selama 8 bulan kita dihadapkan pada pandemi. Namun kita mampu menyelesaikan regulasi yang saat ini masih dilakukan judial review di Mahkamah Konstitusi.
Tapi kebijakan ini dirasa masih belum cukup, maka kami telah menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelapa sawitan. Walaupun sempat tidak mendapatkan dukungan politik sepenuhnya. Alhasil sampai saat ini gagal untuk membentuk UU tersebut.
(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 122)
