Pemerintah Berkomitmen Bantu ISPO Petani

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Pemerintah menyambut baik usulan dan dukungan dari stakeholders sawit agar implementasi sertifikasi ISPO dapat berjalan optimal. Hal ini mengemuka saat Dialog Webinar Refleksi 10 tahun ISPO : Percepatan Sawit Indonesia Berkelanjutan yang diselenggarakan Majalah Sawit Indonesia, pada Rabu (22 September 2021).

“Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (sertifikasi ISPO) diharapkan bukan hanya untuk menjaga imej komoditas kelapa sawit melainkan bisa menjaga eksistensi kelapa sawit dari generasi ke generasi,” Dr. Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis KemenKo Perekonomian, saat menjadi salah satu pembicara pada Dialog Webinar Refleksi 10 tahun ISPO.

Selanjutnya, Musdhalifah mengatakan Perpres ISPO yang telah diterbitkan pemerintah, menjadi tanggung jawab nasional bukan hanya tanggung jawab satu institusi/lembaga untuk menjaga sawit indonesia. “Dan menyampaikan ke semua pihak bahwa sawit Indonesia dikelola sesuai dengan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan perlu dijaga keberlanjutannya untuk generasi ke generasi,” ujarnya.

Hal tersebut disadari Musdhalifah selaku perwakilan dari pemerintah yang menerbitkan Perpres ISPO. ISPO yang baru belum bisa terselenggara secara optimal. “Saya menerima masukan dari berbagai pihak dengan senang hati, karena banyak kendala yang dihadapi. Banyak stakeholders yang saling menunggu. Kita berupaya mempercepat implementasi ISPO, itu menjadi tekad bersama. Saya mohon dukungannya dalam pelaksanaanya memang bukan kami sendiri yang mengeksekusi ketentuan tersebut. Itulah kendala dan tantang kami selaku Koordinator,” ucapnya.

Untuk memudahkan implementasi sertifikasi ISPO, Musdhalifah menyambut baik usulan dari Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB), Achmad Mangga Barani untuk percepatan sertifikasi ISPO. Yaitu perlunya refreshment auditor dan meningkatkan kesadaran, pemahaman serta komitmen pelaku usaha perkebunan.

“Di forum global, saya sampaikan Indonesia punya ISPO baru. Di FACT (forestry Agriculture and Commodity Trade) untuk melakukan sustainability bukan perkara mudah, tetapi Indonesia dengan sukarela bahkan menerbitkan sustainability standar karena pada kenyataannya negara lain tidak seperti Indonesia. Kita harus buktikan dengan sustainability yang baik, saya dengan senang hati menerima masukan dari berbagai pihak agar sertifikasi ISPO bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

Berkaitan Komite dan Sekretariat ISPO. Musdhalifah telah mengajukan kepada Menko Perekonomian supaya Komite ISPO segera dibentuk  dengan tujuan promosi dan meng-counter isu negatif. Denga menunjukkan minyak sawit Indonesia diproduksi dari kebun dan dikelola dengan prinsip ramah lingkungan.

“Untuk itu, kemarin saya sampaikan Sekretariat Komite ISPO harus segera ditandatangani. Jangan sampai ada anggapan tidak serius, sudah ada Perpres ISPO, sekretariatnya belum ada. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ditandatangani,” jelasnya. 

Untuk usulan penyediaan dana untuk kegiatan penetapan kelas kebun (perusahaan) dan STDB (pekebun rakyat). Ini menjadi agenda agar dibuat proposal bersama.

“Karena kita punya dana untuk sarana prasarana di BPDP-KS. Secara nasional dana untuk sarana dan prasarana masih sangat kecil agar Ditjenbun Kementerian Pertanian mengusulkan dana untuk kelas kebun. Ini harus segera dilaksanakan karena kita sudah janji dalam waktu 5 tahun akan mengidentifikasi kelas kebun rakyat. Dan, mereka (pekebun rakyat) akan difasilitasi agar mendapatkan sertifikasi ISPO. Ini sudah masuk dalam regulasi BPDP-KS yang akan mendukung sertifikasi ISPO untuk pekebun rakyat,” tambah Doktor Lulusan IPB University ini.

Selain itu, untuk usulan tenaga pendamping kebun perlu koordinasi dengan Dinas Perkebunan di daerah. “Karena perlu diidentifikasi wilayah-wilayah yang ada kebun sawitnya. Untuk tenaga pendamping diperlukan pembahasan yang lebih detail untuk mengidentifikasi kebun rakyat yang belum ada pendampingnya,” jelas Musdhalifah.

Sambutan dan dukungan dari pemerintah juga utarakan pada pihak GAPKI yang telah berupaya melakukan percepatan sertifikasi ISPO bagi anggotannya. Di antararanya dengan menghadikan Klinik ISPO dan memiliki Ketua Bidang yang mengurusi implementasi ISPO.

Berkenaan dengan pernyataan Ketua Umum APKASINDO, Gulat Manurung, kebun sawit petani yang berada di kawasan hutan. Tidak semua permasalahan yang ada di lapangan diselesaikan dengan regulasi yang ada. Jika tidak dapat diselesaikan mari usulkan solusi agar bisa menyelesaikan permasalahan yang ada.

“Kami dengan pihak KLHK sudah mulai mengurai baik lahan yang akan diusulkan sebagai lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Dirjenbun Kementarian Pertanian ada sekitar 1.500 titik, dan hanya sekitar 500 titik yang belum terselesaikan dikarenakan peta yang disampaikan komplit. Saat ini sedang disusun peta poligon yang dibutuhkan untuk mengecek, apakah titik tersebut ada di dalam atau di luar kawasan hutan,” jelas Musdhalifah.

Related posts

You May Also Like