Peluang dan Tantangan Sertifikasi ISPO di Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 tentu berdampak pada lembaga sertifikasi (LS) ISPO. Jika mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertfikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, dalam hal ini LS memegang peranan yang sangat penting yakni sebagai lembaga yang melakukan audit sekaligus menerbitkan sertifikat ISPO. Sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 keputusan pemberian sertifikasi ISPO ada pada Komisi ISPO yang berada dibawah direktorat jenderal perkebunan (Dirjenbun).

Artinya kini LS memiliki fungsi strategis dalam penilaian dan penerbitan sertifikat ISPO. Selain itu kewajiban memperoleh sertifikat ISPO adalah hal yang wajib bagi perusahaan kelapa sawit sesuai Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020. Berbeda dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 yang hanya mewajibkan perusahaan kelapa sawit mendaftarkan diri pada sertifikasi ISPO.  Hal ini seharusnya juga bedampak positif pada LS dalam konteks industri sertifikasi itu sendiri. Namun dalam kondisi pandemi Covid-19 dengan segala pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah tentu berdampak bagi proses sertifikasi ISPO itu sendiri.

Dalam melihat peluang dan tantangan sertifikasi ISPO dalam hal ini dibedakan menjadi dua faktor, yakni faktor yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 dan faktor yang tidak berkaitan dengan pandemi Covid-19. Kondisi terjadinya pandemi Covid-19 merupakan tantangan tersendiri bagi pelaksanaan sertifikasi ISPO, demikian juga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi LS dan industri sertifikasi itu sendiri. Persoalannya komite akreditasi nasional (KAN) belum memberikan petunjuk pelaksanaan (juklak) audit ISPO pada kondisi pandemi, sedangkan LS dalam melakukan audit dan menerbitkan sertifikat ISPO selain berpedoman pada prinsip dan kriteria ISPO juga berpedoman pada ketentuan KAN.

Baca Juga :   Memoar “Duta Besar” Sawit Indonesia (Bagian CCLIII)

Kondisi Covid yang menyebabkan terhambatnya mobilitas, tentu akan menjadi tantangan tersendiri. Khususnya pada audit yang terkait dengan best practices yang mengharuskan audit lapangan, demikian juga sesi stake holder gathering. Hal ini tentu akan menjadi kendala tersendiri mengingat audit dokumen yang dimungkinkan dilakukan melalui daring atau desk studi hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan proses sertifikasi ISPO.

Sebaliknya, kondisi pandemi Covid-19 juga dapat dipandang bentuk peluang untuk menyelesaikan ‘tumpukan’ laporan sertifikasi ISPO dan LS dapat segera menerbitkan sertifikat ISPO dengan menggunakan momentum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020. Mengingat dalam kondisi normal, pada umumnya auditor ISPO lebih berfokus melakukan audit lapangan dibanding menyelesaikan ‘tunggakan’ laporan. Banyak LS tidak memiliki rasio yang ideal antara auditor dan permohonan sertifikasi yang diterima.

Baca Juga :   Industri Minyak Sawit Indonesia Berkelanjutan (Bagian XXVI)

Kondisi pandemi dengan segala pembatasannya dan momentum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 dapat dipandang sebagai momentum untuk menyelesaikan proses administratif, menerbitkan laporan dan sertifikat sehingga tercapai tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 yakni semakin banyak unit perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang bersertifikat ISPO. Dengan demikian sekaligus memperbaiki citra minyak kelapa sawit Indonesia di dunia internasional.

Meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 namun, industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit mendapatkan momentum baik yakni berlaku efektifnya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020  dan juga rencana peningkatan program B30 menjadi B100 yang tentu harus didukung oleh kualitas produksi minyak kelapa sawit yang lestari dan salah satu alat untuk memastikan kelestarian produksi minyak kelapa sawit (crude palm oil ) adalah sertifikasi ISPO. Program B30 menuju B100 dapat secara signifikan membantu pemulihan perekonomian bangsa yang terdampak pandemi Covid-19, demikian juga kebijakan ini tentu akan berdampak positif bagi harga CPO yang mengalami tren turun sepanjang 2019.

Baca Juga :   Semester Pertama 2015, Laba Bersih Wilmar Naik 21%

Peluang sertifikasi ISPO sebagai modal strategis dalam industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit saat ini sangat terbuka lebar utamanya dengan adanya dua momentum yakni terbitnya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun2020  dan juga rencana peningkatan program B30 menjadi B100. Persoalannya adalah sertifikasi ISPO harus dapat membawa manfaat secara komersial dan memberikan nilai lebih dari produk kelapa sawit Indonesia. Selama ini ISPO hanya dipandang sebagai bagian dari kepatuhan atas peraturan perundangan karena memang secara komersial tidak dapat secara langsung mendatangkan manfaat.

Jika berkaca dari sistem sertifikasi RSPO yang berlaku secara internasional, meskipun RSPO bukan sebagai sertifikasi yang bersifat wajib dalam industri kelapa sawit namun pelaku usaha tetap tertarik memenuhi sertifikasi RSPO. Minat tersebut tidak terlepas dari adanya insentif komersial yang didapatkan atas perolehan sertifikasi RSPO, yakni adanya harga penjualan yang lebih baik di pasar internasional atas minyak kelapa sawit bersertifikasi RSPO.

(Selengkapnya dapat di baca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 106)

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like