PEKANBARU, SAWIT INDONESIA – Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi program strategis Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit. Dukungan pembiayaan perbankan salah satu aspek penting kesuksesan program ini. Karena pemerintah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memberikan dana hibah Rp 30 juta per hektare. Lalu kekurangan dana PSR diambil dari bank.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan pendanaan oleh Industri Jasa Keuangan (IJK) kepada kelompok petani khususnya perkebunan kelapa sawit dengan skema yang inovatif dan mudah sehingga bisa meningkatkan kualitas dan harga produk kelapa sawit yang dihasilkan.
Komitmen OJK itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar saat bertemu dengan para petani perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, Riau Jumat.
“Kami tentu akan terus mendukung dan memfasilitasi pendanaan seperti ini. Kami harapkan juga dari anggota perbankan lainnya mengambil peran serupa melalui penyaluran dan dukungan pembiayaan bagi kredit pertanian dan perkebunan lainnya,” kata Mahendra dalam keterangannya.
Mahendra menyampaikan peran industri kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis yang turut menopang perekonomian Indonesia khususnya pada saat krisis sebagai dampak pandemi yang lalu.
“Nilai strategis dan kontribusi besar dari sawit itu adalah untuk menopang daya tahan kemajuan Republik Indonesia,” kata Mahendra.
Mahendra mengatakan kontribusi dari perbankan lain seperti Bank Mandiri atau BRI sebagai ujung tombak bank Himbara termasuk penyaluran dukungan pembiayaan kredit pertanian.
“Kembali kami sampaikan harapan dan kesiapan dukungan untunk fasilitasi, kami tidak bicara satu per satu kredit. Walaupun di bank harus meneliti kondisi masing-masing. Tetapi bicara ketahanan dan nilai strategis lebih besar supaya bisa membangun semangat sinergis dan saling mendukung,” jelasnya.
Sekjen DPP APKASINDO, Dr. Rino Afrino, ST.,MM, yang turut mendampingi Ketua OJK Pusat, mengapresiasi upaya dan resolusi yang sudah dilakukan OJK. Diakui Rino, dukungan OJK bagi petani sawit ini sudah sangat jitu karena dari catatan APKSINDO bahwa 8 dari 10 petani PSR, gagal mendapatkan dana pendamping dari bank.
“Seharusnya bank-bank tidak perlu ragu kepada kami petani sawit, terkhusus kepada yang sudah berhasil lolos mendapatkan dana PSR. Koperasi atau kelompok tani yang sudah lolos mendapatkan dana PSR dari BPDPKS adalah sesungguhnya koperasi atau poktan yang sudah sangat bankable,” jelas Rino.
Menurutnya, semua persyaratan yang dilalui koperasi atau poktan untuk mendapatkan dana PSR cukup panjang dan berliku. Dimulai dari kordinat, CPCL, Rekomendasi dari KLHK, Rekomendasi dari Kementerian ATR BPN, Rekomendasi Disbun Kabupaten Kota, verifikasi ulang dari Disbun Provinsi, lalu ke Dirjen Perkebunan untuk mendapatkan Rekomtek dan terakhir penandatanganan tiga pihak.
“Untunglah Pak Mahendra mengerti kami petani sawit, sehingga Beliau langsung turun gunung. Apalagi ini program strategis Presiden Jokowi, tentu semua pihak wajib mendukungnya, termasuk Perbankan” ujar Rino.
