JAKARTA, SAWIT INDONESIA –Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan RI, menargetkan Bappebti supaya Indonesia punya referensi harga CPO dunia pada Juni 2023. Tanpa diketahui Mendag, sebenarnya Indonesia supaya dijadikan rujukan harga CPO oleh perusahaan besar sawit di dalam dan luar negeri.
Adalah KPBN (PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara) yang memiliki pasar tender komoditas termasuk CPO. Setiap hari, harga tender CPO dijadikan patokan bagi pemain sawit di tingkat lokal dan dunia. Bahkan pemerintah juga menjadikannya rujukan seperti Kementerian Pertanian dan pemerintah provinsi sentra sawit dalam penetapan harga TBS sawit petani.
“Semenjak 1 November 2022, KPBN berkolaborasi dengan dua media internasional yaitu Bloomberg dan Reuters untuk menampilkan harga tender CPO. Capaian ini merupakan kerja keras jajaran manajemen untuk membuktikan sistem KPBN sudah kredibel,” ujar Dwi Sutoro, Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara III (Persero).
Semenjak 1968, PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) yang sudah mengadakan bursa tender harian CPO bagi pelaku industri sawit di Indonesia.
Dwi sepakat bahwa pembentukan bursa harga CPO sangatlah penting bagi Indonesia sebagai produsen terbesar sawit dan turunannya. Maka sudah saatnya pelaku usaha sawit membuat platform bursa komoditas CPO yang representative.
Melalui kerjasama dengan Bloomberg dan Reuters, akan membuat harga yang terbentuk dari Bursa Komoditi KPBN akan tampil dalam platform system terminal dari Bloomberg maupun Reuters (Refinitive) dan bersanding dengan informasi dari bursa utama dunia lainnya, sehingga bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia.
“Untuk menjaga kredibilitas KPBN, saya setiap harus terus monitor sistem perdagangan harga CPO di KPBN. Ada tim yang menganalisa dan mengevaluasi pergerakan harga komoditas dunia,” kata pria kelahiran Semarang ini.
PT KPBN merupakan anak perusahaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yang bergerak di bidang Trading CPO, Tangki Timbun, Jasa Logistik dan agen pemasaran bursa komoditas perkebunan di Indonesia.
Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan RI menjelaskan Indonesia sebagai produsen besar CPO akan membentuk harga referensi sendiri karena selama ini merujuk kepada Malaysia.
“Kami targetkan Juni 2023 sudah ada harga referensi CPO. Indonesia bisa mengatur harga acuan CPO dunia. Dengan kewenangan yang dimiliki Bappebti nanti kita akan coba usahakan bertahap dari sawit,” ujar Zulkifli Hasan dalam Pembukaan Rapat Kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kamis (19 Januari 2023)..
Menteri berharap bulan Juni sudah bisa terpampang di layar bahwa sudah ada patokan harga.”Kalau dulu pagi-pagi, kita dengar di radio ada harga kopi dunia, harga lada dunia,” jelasnya.
Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko memaparkan, Bappebti merencanakan pembentukan harga acuan komoditas (price reference) sesuai dengan mandat UU 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pada 2023. Ini disebabkan Indonesia belum memiliki harga acuan komoditas tertentu padahal merupakan salah satu negara penghasil terbesar beberapa jenis komoditas.
Perdagangan di dalam bursa akan menghasilkan tata kelola perdagangan yang adil dan transparan. Dengan masuk ke dalam bursa, harga yang terbentuk juga tidak ditentukan semata antara pemilik komoditas dan buyer di luar negeri.
“CPO dan karet misalnya, Indonesia merupakan penghasil terbesar dunia namun masih mengambil harga acuan yang dihasilkan bursa di luar negeri, seperti Malaysia dan Rotterdam. Untuk dapat menjadi harga acuan, maka komoditas tersebut harus masuk ke dalam bursa. Negara akan diuntungkan dengan harga pasar yang wajar dan dapat memberikan keuntungan semua pihak mulai dari petani, pedagang, pengusaha, bahkan negara dari sisi penerimaan pajaknya,”papar Didid.