Negara ASEAN Bersatu Hadapi Proteksionisme Eropa

ASEAN dan Uni Eropa (UE) sebagai dua organisasi regional terdepan di dunia seyogyanya bekerja sama dalam menyuarakan dan mengedepankan prinsip-prinsip multilateralisme dan perdagangan bebas, termasuk mencegah praktek proteksionisme. Hal ini harus tercermin dengan kebijakan yang konsisten, termasuk dalam konteks kelapa sawit.” Seru Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi, pada Pertemuan Menteri Luar Negeri antara ASEAN dan UE pada awal Agustus 2019.

Hal tersebut disampaikan oleh Menlu Retno dalam menyikapi semakin berkembangnya tren proteksionisme yang membawa dampak global, termasuk di kawasan UE. Dalam kaitan kelapa sawit, Menlu Retno juga menyatakan bahwa Indonesia mengikuti dengan seksama hasil kesepakatan Trilog UE untuk Renewable Energy Directive (RED) II pada Juni 2018. “Ada potensi diskriminasi kelapa sawit dengan penerapan  sejumlah kriteria yang bias untuk biofuel, antara lain dengan membedakannya berdasarkan tinggi rendahnya resiko emisi karbon pada skema Indirect Land Used Changed (ILUC)”.

Baca Juga :   Pemerintah RI Ingin CPO Diperlukan Setara di Eropa

Menurut Delegasi Indonesia, isu minyak kelapa sawit harus dibahas secara bijak karena mata pencaharian lebih dari 5 juta petani kecil di ASEAN bergantung pada kelapa sawit. “Kelapa sawit sangat penting perannya dalam mendukung upaya kita meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tidak mungkin kita membahas permasalahan ini tanpa mempertimbangkan elemen-elemen terkait pemenuhan Sustainable Development Goals. Untuk itu, Indonesia kembali mengajak UE untuk bersama-sama membangun standar sustainability seluruh minyak nabati yang inklusif, SDGs Compliance on Vegetable Oils.” jelas Menlu Retno.

Pernyataan Menlu Retno tersebut juga didukung oleh Menlu Malaysia Abdullah Syarifuddin yang juga mengangkat isu kelapa sawit. Pertemuan ASEAN-UE kali ini dipimpin bersama oleh High Representative of the EU for Foreign Affairs, Federica Mogherini dan Menteri Luar Negeri Thailand, Don Pramudwinai selaku Country Coordinator kerja sama kemitraan ASEAN-UE (2015-2018). Seluruh Menlu negara anggota ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN turut hadir untuk membahas berbagai hal, termasuk tantangan yang dihadapi kedua kawasan dewasa ini dan upaya penguatan kerja sama ASEAN-UE bagi keamanan dan kemakmuran kedua kawasan.

Baca Juga :   Harga Turun, Daya Beli Sawit Tetap Rendah

Kerja sama ASEAN dan UE telah berkembang di berbagai bidang dan saat ini berada pada level enhanced partnership. UE secara resmi menjadi Mitra Wicara (Dialogue Partner) ASEAN pada tahun 1977. Tahun 2017 lalu, ASEAN dan UE memasuki 40 tahun kerja sama kemitraan yang diperingati dengan penyelenggaraan KTT Peringatan 40 Tahun Kemitraan ASEAN-UE di Manila, Filipina, November 2017.

UE adalah investor terbesar bagi ASEAN dengan nilai investasi sebesar USD 32,2 milyar pada tahun 2016. Sementara itu, total volume perdagangan ASEAN-EU pada tahun 2017 tercatat sebesar USD 257,4 milyar mengalami kenaikan dari USD 233,6 milyar pada tahun 2016; menjadikan UE sebagai mitra dagang terbesar kedua bagi ASEAN.

Baca Juga :   Kemendag Semakin Gencar Diplomasi Sawit Di Eropa

Saat bertemu Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah pada pertengahan Juli. Menteri Retno juga membahas beberapa isu penting hubungan Indonesia dan Malaysia dengan Menlu Retno. Ada tiga isu utama yang menjadi fokus pembicaraan kedua menlu, yaitu: penyelesaian batas negara, perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan masalah perdagangan kelapa sawit Indonesia dan Malaysia yang mendapat serangan kampanye hitam di Eropa.

“Indonesia memiliki komitmen kuat untuk memperkuat hubungan dengan Malaysia, sebagai tetangga terdekat yang berbagi batas darat dan laut, tidak ada pilihan bagi kita selain terus mencoba memperkokoh kerjasama antara negara kita,” kata Menlu Retno dalam keterangan pers usai pertemuannya dengan Menlu Saifuddin, Senin (23/7/2018).

 Sehubungan dengan batas negara, Menlu Retno mengatakan, Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk memberikan mandat penuh kepada tim teknis negosiasi agar proses perundingan lebih intensif. Isu penyelesaian batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia memang selalu prioritas dan dengan pemberian mandat ini, diharapkan negosiasi akan dapat segera diselesaikan.

Selengkapnya dapat di baca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 94, 15 Agustus – 15 September 2019)

3 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like