JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Pada 20 Januari 2016, Nazir Foead resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Restorasi Gambut. Tugas yang diembannya tidaklah mudah karena harus merestorasi lahan gambut rusak di Indonesia. Diperkirakan luas gambut yang direstorasi mencapai 2,6 juta hektare. Dalam wawancara dengan Majalah SAWIT INDONESIA pada 4 Februari 2016, dia mengaku masih menunggu penetapan deputi di lembaganya.
“Kalau sudah ada deputi, baru kita bisa membicarakan dan menyusun program ke depan. Sementara di dalam perpres (badan restorasi gambut) masih bersifat general seperti pemetaan ,” kata Nazir.
Dalam perpres Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Badan Restorasi Gambut disebutkan bahwa Kepala BRG akan didampingi empat deputi yaitu Deputi Bidang Perencanaan dan Kerja Sama, Deputi Bidang Konstruksi Operasi dan Pemeliharaan, Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan, berikutnya Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan.
Nazir Foead menjelaskan bahwa lembaganya akan membangun komunikasi dengan berbagai pihak seperti kementerian, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. Dalam pandangannya, kebijakan perlindungan gambut respon menerima positif dunia internasional. “Terbukti dalam COP21, Indonesia tidak mendapatkan hujatan dunia internasional. Mereka berpandangan ini pemerintahan baru tetapi sudah mengambil kebijakan yang tepat. Tantangan terletak pada implementasinya,” ungkap Nazir.
Selain itu, dia berjanji untuk bertemu asosiasi bisnis untuk membahas program restorasi gambut ini pasca pelantikan deputi. “Restorasi harus jalan tetapi ekonomi tidak boleh berhenti,” tegasnya.
Ketika ditanya perihal kedekatan dirinya dengan Presiden Jokowi sehingga dapat terpilih menjadi Kepala BRG. Dia menjawab baru pertama kali bertemu Presiden Jokowi dalam pertemuan aktivis LSM lingkungan dengan presiden di Istana Negara, pada pertengahan Oktober 2015.
“Di sana, saya pertama kalinya bertatap muka dengan presiden. Setelah itu, tidak pernah ketemu lagi. Sebelum diangkat menjadi Kepala BRG, barulah saya bertemu Presiden untuk berdiskusi,” ujar Lulusan S1 Bidang Konservasi Sumberdaya Alam Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada pada 1992.
Kepada dirinya, Joko Widodo berpesan supaya lembaga yang dipimpinnya dapat bersinergi dan serasi dengan kementerian terkait. “Pak Jokowi minta saya jangan sampai tidak bisa bekerjasama dengan kementerian terkait”.
Nazir optimis bahwa lembaganya mampu menjalankan tugas untuk berkoordinasi dan menjalankan restorasi gambut bersama kementerian terkait. “Setelah pelantikan, Bu Siti (Menteri LHK) menawarkan kepada saya untuk menggunakan pos anggaran yang berkaitan dengan program BRG. Ini dorongan positif buat kami,” kata Nazir sambil tersenyum. (Qayuum/Anggar)
(Nantikan wawancara lengkapnya di Majalah SAWIT INDONESIA Edisi 15 Februari-15 Maret 2016)
