JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menilai di tengah naiknya harga CPO internasional, pemerintah harus mengeluarkan subsidi minyak goreng yang lebih besar jika Minyakita masih dijual pada harga Rp14.000. Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar PTPN Holding sebagai BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan, dapat memberikan opsi lain bagi masyarakat seperti dengan menggunakan minyak makan merah.
Menurutnya, dengan adanya opsi minyak makan merah dengan harga yang lebih terjangkau untuk konsumsi masyarakat. Hal tersebut tentunya juga dengan disertai kajian yang mendalam terkait kandungan dan keamanan minyak makan merah yang merupakan produk minyak sawit mentah yang setelah proses penyulingan tidak melanjutkan ke proses-proses selanjutnya.
“Tadi sempat ada opsi dan kami tadi meminta secara khusus ke PTPN Holding supaya ada opsi lain yaitu keberadaan minyak merah yang harganya lebih rendah lagi. Kalau itu bisa disediakan ternyata berdasarkan kajian minyak merah itu vitaminnya lebih banyak, kandungan gizinya lebih baik, dan mudah-mudahan rasanya juga tidak terlalu berbeda jauh dengan minyak-minyak konvensional,” ujar Sarmuji kepada Parlementaria usai pertemuan dengan PTPN, BRI, BNI dan PNM di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/2/2023).
Adanya minyak makan merah yang dapat dikonsumsi masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau menurutnya akan memberikan opsi yang baik di tengah kelangkaan minyak di pasaran juga di tengah naiknya harga CPO yang terjadi. Sebab saat ini diketahui dengan naiknya harga CPO juga telah menimbulkan disparitas harga yang tinggi antara minyakita dengan minyak premium. Sehingga masyarakat memilih minyak yang lebih terjangkau.
“Itu akan memberikan opsi baik, akan terjadi juga migrasi barangkali dari minyak kita ke minyak merah, karena harganya jauh lebih murah daripada minyak kita juga. Kalau itu bisa dipercepat proses pembuatannya bisa diproduksi secara masal, Insyaallah proses kelangkaan minyak di pasaran itu akan bisa kita atasi,” imbuh Politisi Fraksi Golkar tersebut.
Sumber: dpr.go.id