Berdirinya Asosiasi Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) mendapatkan respon positif dari berbagai pihak. Ada 160 Bupati yang bergabung dalama sosiasi ini. Diharapkan mendukung pengembangan sawit di daerah.

Walaupun baru seumur jagung, APKSI mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Salah satunya, Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi, yang meminta para Bupati sawit untuk mendukung audit tata kelola sawit.

“Sebagai bagian dari peningkatan tata kelola industri sawit, Presiden memerintahkan untuk dilakukan audit terhadap tata kelola yang berjalan saat ini. Pemerintah juga terus mengambil berbagai langkah untuk dapat mencapai target dari sisi hulu hingga hilir,” imbuh Menko Luhut pada acara Penyerahan Data Perkebunan Sawit Kabupaten dalam rangka Audit Perkebunan Sawit Seluruh Indonesia pada awal Juli 2022.

Menko Luhut menyampaikan pemerintah terus mengambil berbagai langkah untuk dapat mencapai target dari sisi hulu (perkebunan) sampai kehilir (industri pengolahan kelapa sawit, oleochemical, biodiesel). Hal ini akan membantu melengkapi data dan informasi, sehingga pembuatan kebijakan menjadi lebih akurat.

Menurutnya, peran kelapa sawit sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat dihadapkan pada tekanan ekonomi dunia, baik dari sisi hulu maupun hilir. Dirinya mengatakan Kelapa sawit berperan besar terhadap ekonomi indonesia. Selain salah satu penyumbang terbesar ekspor dan penerimaan negara, harga TBS yang terjaga dan minyak goreng yang terjangkau membantu menjaga tingkat konsumsi.

Menko Luhut menekankan bahwa kerjasama berbagai pihak merupakan bagian penting dari pelaksanaan perbaikan tata kelola sawit kedepan. Untuk itu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Industri, dan masyarakat harus saling bekerjasama untuk terus membenahi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Yulhaidir, Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia pertemuan ini ditujukan menyamakan persepsi dalam rangka perbaikan tata kelola sawit nasional baik hulu maupun hilir.

“Setelah disampaikan kepada Menko Luhut. Harapan kami dapat dilanjutkan kepada Presiden Jokowi,” ujar Yulhaidir.

Salah satu usulan yang menarik perhatian adalah meminta restu kepada pemerintah untuk menerapkan aturan retribusi TBS sawit sebesar Rp 25/kg. Dana ini akan digunakan bagi pembangunan daerah setempat.

“Kami ingin ada keseimbangan. Disitu ada kepentingan negara, investasi dan masyarakat supaya roda ekonomi berjalan baik. Kita minimal Rp25 per kg dan itu sudah mencukupi, sudah ada rasa adil di hati kami,” kata Yulhaidir.

Usulan ini langsung disampaikan kepada  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam pertemuan tersebut.

Yulhaidir menjelaskan bahwa pungutan yang masuk akan diberikan daerah untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat. Untuk itu, AKPSI juga meminta pemerintah membuat kebijakan terkait pembagian dana hasil kelapa sawit kepada masing-masing kebun kabupaten penghasil sawit.

“AKPSI menjadi mitra strategis pemerintah dan steakholder perkebunan sawit dalam membangun, menata dan mengawasi tata kelola sawit dan juga menjadi wadah pemerintah Kabupaten dalam memperjuangkan kepentingan daerah penghasil sawit khususnya pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat di area perkebunan sawit,” terangnya.

Berdasarkan hasil pertemuan dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Audit Perkebunan Sawit Se- Indonesia oleh Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam rangka perbaikan tata kelola sawit nasional baik hulu maupun hilir yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) periode 2022-2027 di Puri Agung Grand Hotel Sahid Jaya Sudirman, Jakarta pada tanggal 6-7 Juli 2022.

Kegiatan ini diikuti Bupati Kabupaten Penghasil Sawit se- Indonesia, Kepala Dinas yang membidangi perkebunan, Kepala Dinas Kehutanan, dan Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) merekomendasikan kepada pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 129)

Share.