“Kami buka dialog dengan pemerintah Indonesia supaya kebakaran lahan terselesaikan segera dan sebaik mungkin,” ujar Menteri Industri Utama Malaysia, Teresa Kok.
Pernyataan Teresa ini menyejukkan hubungan kedua negara yang menghangat pasca meluasnya kebakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan. Jelang akhir September, kebakaran lahan berdampak kepada persoalan asap di Indonesia yang juga menyebar ke Malaysia dan Singapura.
Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan tegas terhadap sejumlah perusahaan sawit asal Negeri Jiran. Tindakan penyegelan dilakukan di atas lahan yang diduga terbakar. Menteri Teresa menghormati kebijakan pemerintah Indonesia atas penyegelan kepada perusahaan sawit, anak usaha empat kelompok besar sawit di Malaysia. Kendati demikian, ia merasa prihatin dengan kebijakan ini.
Pasalnya, empat grup sawit Negeri Jiran ini punya reputasi bagus. “Dari data kami, empat grup ini merupakan produsen sawit terkemuka dan paling dihormati,” sebut Kok dalam pernyataannya.
Menurutnya, tuduhan ini sangat serius karena diarahkan
pemerintah Indonesia yang menjatuhkan
sanksi kepada perusahaan Malaysia. Sanksi ini akan berdampak kontraproduktif
terhadap status bisnis perusahaan yang bersangkutan.
Sejauh ini, perusahaan sawit yang dituduh tadi
selalu taat kepada praktik sawit berkelanjutan (sustainability). “Mereka telah
mengikuti dan mengadopsi praktik-praktik pengolahan berkelanjutan dan
bersertifikat, melalui Malaysian Sustainable Palm Oil, Roundtable for
Sustainable Palm Oil, dan International Sustainability and Carbon Certification
(ISCC), atau sistem sertifikasi yang diakui secara internasional ini,”
jelasnya.
Bukan itu saja, Kok, yakin bahwa pemangku kepentingan yang berkaitan dengan
industri sangat menyadari dampak serius kebakaran lahan di areal terbuka. “Yang
jelas masalah kebakaran ini bisa mengakibatkan status sertifikasinya dicabut tidak
hanya di Indonesia, tapi juga operasional mereka secara menyeluruh, termasuk di
Malaysia,” ucap Kok.
Kendati demikian, Menteri Kok masih menunggu
kebijakan Indonesia berikutnya. Ia tidka ingin berkomentar banyak soal
penyelidikan dan laporan dari otoritas Indonesia. hingga departemennya
mendapatkan akses penuh terhadap laporan penyelidikan yang dilakukan Indonesia.
“Saya tidak bisa berkomentar sepenuhnya tentang investigasi dan pelaporan oleh Indonesia sampai pejabat Kementerian saya memiliki akses penuh ke laporan investigasi,” kata politisi asal dari Democratic Action Party.
Teresa Kok meminta Indonesia untuk bisa bekerja sama demi memperbaiki tuduhan ini dan menyelesaikan masalah dengan cepat. “Tindakan semacam itu juga sangat dibenarkan. Namun, ada kekhawatiran tuduhan saat ini akan langsung jatuh ke tangan para pegiat antiminyak kelapa sawit dan baik Indonesia maupun Malaysia sebagai produsen minyak kelapa sawit utama dapat berakhir sebagai pihak yang paling merugi,” pungkasnya.
Dalam berbagai forum internasional,Menteri Teresa sangat aktif membela sawit dari kampanye hitam. Dalam 6th Singapore Dialogue on Sustainable World Resources, ia mengajak negara-negara ASEAN harus saling mendukung terutama menjaga sawit terhadap kampanye anti-kelapa sawit yang tidak adil, menyesatkan. dan berdasarkan informasi yang salah.
(Selengkapnya dapat di baca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 95)