Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan lima tahun terakhir ini, penanggulangan karhutla berjalan baik. Sejumlah indikatornya dapat dilihat dari dampak yang diakibatkan karhutla seperti asap akibat karhutla berkurang, areal kebakaran turun jauh, dan penyakit ISPA dapat dikatakan tidak ada. Selain itu, tidak terjadinya kejadian asap lintas batas, dan penundaan atau penutupan sarana prasarana transportasi akibat karhutla.

“Penyakit ISPA, bisa dikatakan tidak ada. Kalau dibanding dengan lima tahun sebelumnya atau sebelum tahun 2015 itu kita masih bukan main sibuknya,” kata Mahfud usai menggelar Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Penanggulangan Karhutla 2022 di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Kamis (28/7/2022).

“Lima tahun terakhir sudah tidak ada protes-protes dari negara tetangga karena mengirim asap dan kita harus mengantisipasi lagi agar itu terus terjaga,” ucapnya.

Selain itu, Mahfud juga menyebutkan, tidak ada lagi transportasi yang tertunda karena gangguan asap. Moda transportasi lain juga tidak terkendala gangguan yang berarti akibat karhutla dalam lima tahun terakhir.

Pada Rakorsus Penanggulangan Karhutla ini, inti dari kegiatan kita hari ini, selain mengetahui kesiapan penanggulangan karhutla  yang  disampaikan oleh para Kepala Daerah Provinsi Rawan Karhutla, juga sebagai penegasan komitmen Pemerintah dalam penanggulangan karhutla yang telah diamanatkan dalam lnstruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla.

“Untuk itu pada tahun ini, saya minta kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Panglima TNI dan Kapolri, Kepala Daerah, Pangdam, Danrem, Kapolda dan Manggala Agni dan para pihak serta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan saling bahu membahu dalam upaya untuk menanggulangi karhutla,” tambah Mahfud MD.

“Daerah yang sekiranya mulai mengalami peningkatan kejadian karhutla untuk segera  menetapkan Status  Siaga  Darurat  Bencana  Karhutla  di Provinsinya,  untuk itu saya meminta kepada: Panglima TNI, Kepala BRIN, Kepala BNPB, dan Menteri LHK untuk menyiapkan operasi TMC dan menyiapkan perangkat bantuan teknis lapangan, serta pembiayaan untuk patroli,” tegas Mahfud MD.

“Sampai hari ini kita sudah mempersiapkan pengendalian karhutla dengan baik, kita sudah mengidentifikasi wilayah-wilayah rawan karhutla. Tempat-tempat mana yang rawan dan kapan kerawanan itu terjadi kita sudah identifikasi waktu, tempat, dan peralatannya, serta  personelnya,” katanya.

Rakorsus juga dihadiri Menteri LHK, Menteri Pertanian, Kepala BNPB, Kepala BPKP, BPK, BMKG, BRIN, Polri, TNI, Gubernur, Pangdam, Kapolda empat provinsi rawan meliputi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

Sumber: sipongi.menlhk.go.id

Share.