JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penerapan digitalisasi dalam transaksi keuangan daerah berdampak positif dalam pendapatan daerah, sekaligus pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah.
Ia menerangkan terdapat beberapa urgensi yang mendorong agar percepatan digitalisasi daerah harus dilakukan dengan segera. Salah satunya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Airlangga mengungkapkan, elektronifikasi berkontribusi terhadap peningkatan PAD sebesar 11,1 persen year on year.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam rapat koordinasi nasional P2DD tahun 2022 yang diikuti oleh seluruh perwakilan kementerian lembaga dan kepala daerah se Indonesia.
“Peningkatan PAD rata-rata hingga 14 persen dari 9 daerah pelaksana pilot project Elektronik Transaksi Pemerintah (ETP),” ucapnya.
Airlangga melanjutkan, urgensi mendorong digitalisasi daerah lainnya adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“KPK memasukkan peningkatan PAD sebagai faktor keberhasilan program pemberantasan korupsi terintegrasi,” ucapnya.
Menko Perekonomian menambahkan, pentingnya digitalisasi selanjutnya adalah optimalisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah di masa krisis berdasarkan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Sebut dia, dalam masa pandemi COVID-19, Pemda dengan tingkat ETP yang lebih tinggi cenderung lebih resiliensi, penurunan PAD lebih kecil dan realisasi belanja yang lebih tinggi.
“Ini yang harus kita dorong agar ekonomi lebih maju,” katanya.
“Kami juga menyampaikan apresiasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) bersama timnya sudah on track mencapai target di tahun 2021-2023. Di tahun 2023 P2DD menargetkan 65 persen Pemda masuk dalam kategori digital,” ungkapnya.
Sumber: riau.go.id