NUSA DUA, SAWIT INDONESIA – Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution di acara konferensi internasional kelapa sawit dan lingkungan hidup menyampaikan harapannya agar dapat menghasilkan solusi untuk meningkatkan produksi kelapa sawit berkelanjutan menggunakan sains dan teknologi. Hal itu, disampaikan saat Menteri Darmin membuka acara The 6th International Conference Palm Oil and Environment (ICOPE), pada Rabu (25/4) di Nusa Dua, Bali
Hadirnya Menteri Darmin pada acara yang diinisiasi tiga institusi, Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART), WWF Indonesia dan CIRAD menunjukkan pihaknya terus mendukung produktivitas petani kelapa sawit dengan memanfaatkan luas lahan yang sudah ada. Meningkatkan produktivitas perkebunan petani kecil, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah mengingat sektor kelapa sawit saat ini sudah menjadi komoditas strategis nasional. Tidak hanya itu, dukungan dari pemerintah juga ditunjukkan dengan pelucuran program Penanaman Perkebunan Rakyat (PPR) di Kabupaten Musi Banyuasin (Sumatera Selatan) dan Serdang Bergadai (Sumatera Utara) oleh Presiden Jokowi, pada 2017.
Minyak sawit hasil dari tanaman yang paling efisien dibanding minyak nabati lainnya seperti kacang kedelai, rapessed atau bunga matahari, berdasarkan rasio penggunaan lahan, per hektar kebun sawit. Minyak nabati yang dihasilkan biji bunga matahari hanya menghasilkan 0.6 ton per hektar. Produksi minyak sawit sangat efisien dalam hal penggunaan dan mengkonsumsi energi paling sedikit dibanding tanaman lain yang menghasilkan minyak nabati lainnya.
Berkenaan dengan dampak lingkungan dari kelapa sawit, Menko Darmin, menjelasakan pemerintah telah menerapkan dan menegakkan pedoman praktek minyak sawit berkelanjutan melalui Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
Untuk menguatkan posisi komoditas unggulan sebagai komoditas unggulan, saat ini Menko Perekonomian sedang melakukan tahap akhir proses penguatan ISPO yang melibatkan multi stakeholders, mulai dari lintas kementerian/lembagal, pemerintah daerah, akademisi, pelaku idustri, petani, asosiasi, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
“Satu bulan kedepan penyusunan penguatan ISPO akan selesai,” ungkap Menko Darmin saat ditemui usai pembukaan ICOPE, Rabu (25 April 2018).
Lebih lanjut, Menko Darmin mengatakan ISPO adalah standar pengujian kepatuhan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan sertifikasi yang mengacu pada organisasi standarisasi internasional.
“ISPO juga diharapkan dapat memiliki hirarki hukum yang lebih tinggi agar dapat diterapka lintas sektoral, memiliki pendekatan landscape dan pertanian berkelanjutan menggunakan teknologi serta dapat dipakai untuk meningkatkan diplmasi internasional,” lanjutnya.
ICOPE dihadirkan tiga institusi merupakan forum diskusi ilmiah dapat dibentuk untuk menciptakan inovasi dan kebijakan teknologi yang dapat mengatasi dugaan sektor kelapa sawit yang berkontribusi terhadap emisi karbon, aktivitas deforestasi dan kebakaran hutan. (Robi Fitrianto)