Menkeu Berharap Pemda Lebih Aktif Kembangkan Ekonomi Daerah dengan Kolaborasi Pesantren dan Industri Kelapa Sawit

Jakarta, 01/10/2020 Kemenkeu – Peranan maupun perhatian dari pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan ekonomi di daerah sangat penting. Pemerintah melalui dana transfer ke daerah, baik yang sifatnya Dana Transfer Umum (DTU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) bahkan Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa merupakan usaha untuk meningkatkan perekonomian desa termasuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan ada langkah-langkah untuk menyusun BUMDes berbasis syariah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Keynote Speech pada acara “Launching Pengembangan Potensi Santripreneur Berbasis UKMK Sawit sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Daerah” secara video conference pada Kamis (01/10).

“Saya berharap peranan pesantren di seluruh pelosok tanah air bisa berkolaborasi dengan adanya alokasi Dana Desa yang berorientasi pada pengembangan enterpreneurship di desa juga. Berbagai instrumen ini bisa terus dikombinasikan sehingga pada akhirnya rakyat, masyarakat, termasuk para santri dan para pengasuh serta pendidik pesantren juga bisa melihat berbagai instrumen yang diberikan pemerintah dan berupaya untuk meningkatkan dampak dan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat itu sendiri,” jelas Menkeu.

Peranan dari pimpinan pemerintah daerah menjadi penting pada tingkat gubernur, bupati, walikota bahkan hingga kecamatan dan desa untuk menjadi pembimbing dan bahkan menjadi katalis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan berbagai aktivitas entrepreneurial yang berbasis desa baik di pesantren atau di sekolah.

“Saya sebagai Menteri Keuangan, sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia berharap bahwa dengan kepedulian kita dan menggunakan seluruh sumber daya yang ada, menggunakan policy yang ada, menggunakan instrumen yang ada, menggunakan APBN yang ada, bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat luas melalui institusi-institusi seperti pesantren, koperasi atau BUMDes dan lainnya atau bahkan seperti BPDP-KS untuk bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” harap Menkeu.

Menkeu juga berharap manfaat maupun efektivitas dari kegiatan-kegiatan untuk membangun santripreneur ini akan terus ditingkatkan dimana beberapa waktu yang lalu Menkeu membuka juga kegiatan santripreneur yang berbasiskan pada industri perumahan, sementara hari ini membuka untuk yang berbasis industri kelapa sawit. Menkeu menginginkan para santri dan para pengurus pesantren bisa melihat bahwa begitu banyak kesempatan yang ada di dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah akan siap untuk terus menggunakan kebijakan instrumennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun serta mendukung munculnya entrepreneur-entrepreneur yang tangguh pada level pesantren maupun pada pendidikan yang lainnya.

“Terima kasih kepada seluruhnya atas dedikasinya, atas keinginan untuk bekerja sama, atas kreativitasnya dan berkolaborasi secara baik sehingga InshaAllah seluruh langkah-langkah yang kita lakukan ini dapat merupakan manfaat yang baik bagi semuanya untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Menkeu.

Sebagai informasi, kegiatan webinar dan launching pengembangan potensi santripreneur berbasis UKMK Sawit ini sebagai program pemberdayaan ekonomi daerah merupakan hasil kerjasama  Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dengan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia dan didukung oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI).

Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan pesantren ini rencananya akan diselenggarakan di 3 propinsi yang memiliki potensi pengembangan perkebunan kelapa sawit yang besar yaitu Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Selatan. Jika berjalan dengan baik, kegiatan ini akan direplikasi ke daerah lainnya sehingga bisa mendukung pemberdayaan pesantren, pemberdayaan ekonomi daerah serta pengembangan perkebunan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sumber: Kemenkeu.go.id

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like