Mengkaji Opsi Tarif PPN Sawit 1%

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/2020 memberikan keringanan pembayaran PPN 1%  bagi barang pertanian seperti TBS sawit dan cangkang. Syaratnya, PPN masukan kebun seperti pupuk dan bahan kimia tidak dapat dikreditkan. Ini berakibat tambahan biaya bagi perusahaan di sektor hulu. Pilih mana, bayar PPN 10% atau PPN Nilai Lain 1%?

Ahmad Zaki Kepala Seksi Peraturan PPN Industri 1 Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan  latar belakang terbitnya PMK PMK 89/PMK.010/2020 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu. Awalnya,  kelapa sawit masuk kategori barang pertanian yang bebas PPN merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 mengatur  tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan peraturan tersebut, barang pertanian termasuk dalam barang yang bersifat strategis. Diantaranya  barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang: pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau perikanan baik dari penangkapan atau budidaya.

Tetapi, perlakuan atas insentif pajak ini mulai berubah dengan adanya putusan Mahkamah Agung bernomor 70 P/HUM/2013. Putusan ini membatalkan sebagian Perpres No 31/2007. Keputusan itu disampaikan kepada pemerintah pada 23 April 2014 dan berlaku 22 Juli 2014. Selain berlaku bagi barang impor, aturan itu juga berlaku bagi barang lokal.

Baca Juga :   ISPO Tidak Diakui, Petani Sawit Protes Pernyataan Dubes Eropa

“Jadi ada perubahan perlakuan dari barang hasil pertanian atas BKP (red-barang kena pajak) tentu yang bersifat strategis dimana sebelumnya bebas pengenaan PPN. Tetapi setelah putusan MA (red-Mahkamah Agung), BKP tadi dikenakan PPN sebesar 10 persen,” jelas Ahmad Zaki.

Hal ini diungkapkan Ahmad Zaki dalam diskusi webinar GAPKI bertemakan “Sosialisasi PMK Nomor 89/2020 Tentang Nilai Lain Sebagai Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu (Kebijakan Baru Pengenaan PPN Atas Hasil Komoditas Pertanian)”,  pada 25 Agustus 2020. Pembicara lain yang hadir Yustinus Lambang Setyo Putro (Kepala Kompartemen Perpajakan GAPKI) dengan moderator Mukti Sardjono (Direktur Eksekutif GAPKI).

Dilanjutkan Ahmad Zaki bahwa putusan MA inilah yang membuat barang pertanian tertentu dibebankan PPN.  Kendati demikian, sepanjang 2016 sampai 2020  banyak pelaku usaha meminta kemudahan dalam PPN khususnya pembebasan.

Banyaknya keinginan tersebut direspon oleh pemerintah. Maka, terbentuklah Panitia Antar-kementerian (PAK) yang bertugas mengatur kebijakan dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor dan/atau penyerahan barang hasil pertanian dengan cara memasukkan di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan PP-81/2015. Namun, kendalanya dari aspek legal dengan adanya Putusan MA Nomor 70 P/HUM/2013 yang bersifat final. “Maka usulan pembebasan PPN untuk barang pertanian tidak masuk PP-81/2015,” jelasnya.

Ahmad Zaki menjelaskan upaya memfasilitasi barang pertanian ini dibahas BKF Kemenkeu dan Kementerian Pertanian. Solusinya pengenaan PPN menggunakan nilai lain  sebesar 1% sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Penggunaan DPP Nilai Lain inilah yang diatur dalam PMK 89/PMK.010/2020 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu. Beleid ini juga menjadi insentif bagi pelaku usaha dan koperasi yang terdampak pandemi Covid-19.

Baca Juga :   RSPO Gagal Antisipasi Karhutla di Indonesia

Susanto Yang, Wakil Ketua Umum GAPKI Bidang , menjelaskan perusahaan sawit mengapresiasi atas terbitnya aturan baru PPN ini yang bertujuan memberikan insentif perpajakan. Selama ini PPN yang dibebankan kepada produk perkebunan seperti TBS sawit  sebesar 10 persen. “Harapan kami, aturan ini memberikan insentif kepada pelaku usaha dan menengah sehingga barang dijual memperoleh pajak lebih rendah. Dampak positifnya, menjaga perekonomian yang terdampak pandemi.”

Walaupun demikian, PMK 89/2020 bersifat opsional dalam pengenaan PPN. Subjek pajak adalah PKP (Pengusaha Kena Pajak) dapat memilih dikenakan tarif PPN 10% atau mengikuti PPN Nilai Lain sebesar 1%. Model penghitungan PPN untuk DPP Nilai  Lain sebagai contoh, apa bila nilai transaksi sebesar Rp 1 juta maka nilai transaksi tadi dikalikan 1%.

“Kalaupun tidak menggunakan DPP Nilai lain. Subjek pajak dapat memakai PPN normal (10%).  Bagi pengguna PMK 89, maka perusahaan mengajukan pemberitahuan  Nilai lain yang diajukan kepada KPP (red-Kantor Pelayanan Pajak) setempat. Jika memakai penghitungan nilai lain, untuk selanjutnya pajak masukan tidak dapat dikreditkan,” ujarnya.

Baca Juga :   Industri Minyak Sawit Indonesia Menuju 100 Tahun NKRI (Bagian XCXIII)

Sebagai informasi Kebijakan pengenaan PPN dengan menggunakan Nilai Lain sebagai DPP atas penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu sejak 27 Juli 2020.

Ahmad Zaki menuturkan penyerahan BKP yang dapat menggunakan Nilai Lain sebagai DPP sebagaimana diatur dalam PMK89/2020 ini terbatas hanya pada Barang Hasil Pertanian Tertentu dimuat dalam lampiran huruf A.  Terdiri atas komoditas tanaman perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias, tanaman obat, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu.

Adapun Barang Hasil Pertanian yang termasuk dalam lingkup aturan PMK 89 adalah produk pertanian seperti holtikultura yang terdiri dari buah-buahan (non Barang kena Pajak (BKP), kebutuhan pokok) sayur-sayuran (non BKP, kebutuhan pokok), tanaman hias dan obat (BKP), tanaman pangan (non BKP, kebutuhan pokok) seperti padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, beras dan gabah.

Kemudian produk perkebunan seperti sawit dan cangkang, kakao, kopi, aren, jambu mete, lada, pala, cengkeh, karet, teh, tembakau, tebu, kapas, kapuk, kayu manis, kina, vanili, nilam, jarak pagar, sereh, atsiri, kelapa, tanaman perkebunan dan sejenisnya (produk perkebunan semua BKP).

(Selengkapnya dapat di baca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 107)

2 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like