Mendag: Pada 2030 Niaga Elektronik Diproyeksi Dominasi Peta Ekonomi Digital Indonesia

Pandemi Covid-19 menjadi momentum akselerasi transformasi ekonomi digital di Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar dengan lebih dari 197 juta penduduknya memiliki akses internet. Angka tersebut diperkirakan akan tumbuh menjadi lebih dari 250 juta orang pada 2050. Momentum pertumbuhan ekonomi digital diperkirakan akan terus berlangsung dan pada 2030 niaga elektronik (e-commerce) diprediksi menyumbang 33 persen, atau Rp1.908 triliun, bagi peta ekonomi digital Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam diskusi ekonomi virtual
Gambir Trade Talk ke-3 yang mengambil tema ‘Transformasi Ekonomi Digital: Kesiapan Indonesia’,
Selasa (12/10).

Menurut Mendag Lutfi, Jika diukur dari gross merchandise value (GMV), potensi ekonomi digital
Indonesia jauh melebihi negara-negara lain di kawasan ASEAN. Pada 2020 lalu, ekonomi digital
Indonesia baru berkontribusi sebesar empat persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Indonesia. Pada 2030 mendatang, ekonomi digital Indonesia diyakini akan tumbuh setidaknya
delapan kali lipat dan menjadi berkontribusi 18 persen terhadap PDB.

“E-commerce diperkirakan masih akan menguasai peta ekonomi digital Indonesia pada 2030
dengan kontribusi mencapai Rp1.908 triliun atau sekitar 33 persen. Sementara itu, kontribusi besar
lainnya bagi ekonomi digital Indonesia akan bersumber dari business to business, termasuk rantai
nilai dan logistik, yang sebesar Rp763 triliun atau 13 persen; online travel sebesar Rp575 triliun
atau 10 persen; dan corporate services sebesar Rp529 triliun atau 9 persen,” ungkap Mendag Lutfi.

Untuk mewujudkan transformasi dan akselerasi ekonomi digital Indonesia, Mendag Lutfi
menyampaikan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan cetak biru yang berfokus pada tiga hal.
Pertama, meningkatkan jumlah talenta digital baik di instansi pemerintah, pelaku usaha, dan
kalangan akademisi. Kedua, mengakselerasi investasi infrastruktur hingga pelosok Nusantara agar
tidak ada kesenjangan digital. Ketiga, memastikan regulasi dan kebijakan terkait ekonomi digital
Indonesia bersifat adaptif, proaktif, dan kolaboratif, selain itu harus memfasilitasi inovasi dan
memastikan adanya lingkungan bisnis yang adil dan inklusif.

Gambir Trade Talk ke-3 diadakan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP)
Kementerian Perdagangan. Diskusi kali ini bertujuan memperoleh gambaran serta memahami arah
pengembangan transformasi digital Indonesia dari perspektif pemerintah, pelaku usaha, dan
investor.

Gambir Trade Talk ke-3 menghadirkan narasumber Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag,
Oke Nurwan; Wakil Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital, Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia, Pandu Adi Laras; anggota Komite Perdagangan Komoditi Digital Kadin
dan Founder TaniHub, Pamitra Wineka; Co-Founder & Managing Partner East Ventures, Willson
Cuaca; dan Partner, President Commissioner A.T. Kearney, Alessandro Gazzini. Diskusi dimoderatori oleh ekonom the World Bank Group, Maria Monica Wihardja.

Dalam sambutan pembukanya, Kepala BPPP Kemendag Kasan menyampaikan bahwa transformasi
dan adaptasi teknologi digital adalah hal yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Bahkan,
transformasi ini harus segera diakselerasi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip
kesetaraan dan inklusitivitas bagi seluruh warga negara Indonesia.

“Ekonomi digital telah meningkatan efisiensi sistem perekonomian global dan menawarkan solusi
agar transaksi perekonomian tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19. Saat ini ekonomi digital
merupakan salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat
yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Kasan.

Co-Founder & Managing Partner East Ventures Willson Cuaca menyampaikan, pandemi Covid-19
memberi tekanan yang luar biasa pada hampir seluruh aspek perekonomian, namun di saat yang
bersamaan membuka peluang luar biasa bagi pelaku usaha yang dapat memanfaatkan fenomena
digitalisasi. “Saat ini terdapat beberapa produk ekonomi digital yang berkembang pesat di masa
pandemi Covid-19, antara lain perusahaan rintisan yang terdapat pada industri edutech, healthcare, smart retail, e-commerce, fintech, enabler, cloud kitchen, dan B-to-B,” ujar Willson.

Wakil Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital Kadin Pandu Adi Laras menambahkan, Indonesia bukan hanya negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terdepan di
ASEAN, tetapi juga negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di ASEAN. “Indonesia merupakan
negara dengan penyumbang perusahaan rintisan terbanyak di ASEAN dengan jumlah perusahaan
lebih dari 2.200 entitas. Laju penetrasi internet di Indonesia telah mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan memicu lahirnya wirausahawan di bidang teknologi dan rintisan,” kata Pandu.

Sementara itu, anggota Komite Perdagangan Komoditi Digital Kadin dan Founder TaniHub Pamitra
Wineka memaparkan, pengembangan ekonomi digital di Indonesia memberikan banyak multiplier
effect seperti pembukaan lapangan kerja baru dan pemerataan kekayaan. “Seiring dengan pertumbuhan pesat di area infrastruktur, pemerataan kekayaan diprediksi akan terus terjadi dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan,” kata Pamitra.

President Commisioner A.T. Kearney Alessandro Gazzini menuturkan, saat ini terdapat beberapa
hambatan dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Tingkat literasi teknologi yang
masih rendah menjadi salah satu hambatan utama selain persepsi masyarakat bahwa belanja
secara daring lebih mahal karena ongkos kirim serta masalah ketersediaan produk.

“Berdasarkan survei oleh A.T. Kearney, ‘tingkat kemudahan penggunaan’ merupakan hambatan
yang paling sering dialami oleh para pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi ke dalam
usahanya, sebesar 53 persen; diikuti ‘harga dan promosi’ sebesar 44 persen; dan ‘ketersediaan
produk’ sebesar 41 persen,” jelas Alessandro.

Akselerasi Adil dan Inklusif

Dalam diskusi, mengemuka pembahasan bahwa di masa pandemi Covid-19 ini investasi digital di
Indonesia meningkat sangat tajam. Maka, ekonomi digital harus bermanfaat bagi semua lapisan
masyarakat. Semangat yang diusung pemerintah adalah terciptanya perdagangan yang adil dan
equal level of playing field.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan yang menjadi salah satu narasumber
diskusi menyampaikan peran pemerintah dalam akselerasi ekonomi digital Indonesia melalui
regulasi. Ia mengatakan, di balik potensi luar biasa ekonomi digital, terdapat tantangan
perdagangan yang memerlukan pengaturan pemerintah. Pemerintah telah menerbitkan beberapa
landasan hukum untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat, adil, dan bermanfaat.

“Peran nyata pemerintah dalam memaksimalkan potensi serta mengatasi permasalahan dan
tantangan dalam pengembangan e-commerce hadir dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik, dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan
Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik,” kata Oke.

Sumber: kemendag.go.id

No tags for this post.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like