JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, menyatakan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) telah dicabut seiring dengan pencabutan kebijakan Harga Eceran Tinggi (HET) minyak goreng.

“DMO telah dicabut. Selanjutnya untuk memastikan bahan baku tidak keluar. Pungutan ekspor akan ditingkatkan, ujar Lutfi dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI terkait Pembahasan Mengenai Harga Komoditas dan Kesiapan Kementerian Perdagangan dalam Stabilisasi Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Puasa dan Lebaran, Kamis (17 Maret 2022).

Lutfi mengatakan Tadinya saat harga CPO di atas US$ 1.000 per ton akan ada tarif flat US$ 175. Setiap kenaikan US$ 50 per ton harga CPO akan ada kenaikan tarif sebesar US$ 20 per ton untuk CPO.

“Jadi, tarif pungutan ekspor ditambah bea keluar dari semula 375 dolar per ton akan menjadi 675 dolar per ton. Dengan pungutan dan bea keluar tadi akan lebih untung menjual di dalam negeri daripada ekspor. Karena ini mekanisme pasar, harapannya menjaga kestabilan pasokan dalam negeri,” urainya.

Lutfi mengatakan pencabutan DMO sedang proses harmonisasi.”Hari ini aturan (pencabutan DMO) segera diundangkan. Tidak ada lagi yang meminta persetujuan ekspor ke Kemendag. Begitu mau ekspor dipotong 675 dolar,” jelasnya.

Lutfi mengatakan kalau sebelumnya dapat keuntungan US$1.400 per ton. Maka akan turun karena dipotong US$675 per ton.”Kejadian harga 1100-1400 dolar ini kejadian sekali seumur hidup. Policy ini berorientasi pasar. Ini menunjukkan berat sama dipikul ringan sama dijinjing,” pungkasnya.

Share.