JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Penguatan perekonomian yang berkelanjutan kian dibutuhkan, tak hanya untuk menghadapi dampak krisis akibat pandemi Covid-19, namun juga menghadapi berbagai tantangan global yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga tahun depan. Salah satu caranya dengan memperbaiki penerapan tata kelola korporasi/perusahaan (corporate governance).
Pemerintah perlu memastikan prinsip tata kelola yang baik diterapkan oleh setiap korporasi, terutama korporasi terbuka serta korporasi yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat. Korporasi ini akan menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, dan menjadi andalan untuk menggerakkan percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Dalam konteks penerapan tata kelola korporasi di Indonesia, peran dan fungsi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menjadi sangat penting dalam mendorong penerapan tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance/GCG), sebagai pilar utama dalam menjaga resiliensi ekonomi di tengah tantangan dan ketidakpastian global.
“Kemenko Perekonomian mendukung sepenuhnya peran penting dan pelaksanaan tugas KNKG, di antaranya melalui penerbitan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) Nomor 44 Tahun 2021 yang memperbarui mandat KNKG selaku komite yang bertanggung jawab atas pengembangan penerapan tata kelola sektor publik dan korporasi di Indonesia,” jelas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keynote speech pada acara Sosialisasi Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia dan Penyelenggaraan Annual Report Award 2022, di Jakarta, Rabu (22/02).
Pemerintah sangat mengapresiasi berbagai langkah dan terobosan yang telah dilakukan KNKG, terutama dalam melakukan penyusunan, penyempurnaan, penerbitan dan sosialisasi atas berbagai Pedoman Umum Governansi, baik di sektor publik (PUG-SPI), sektor korporasi (PUG-KI), sektor Koperasi (PUG-KOPIN), Organisasi Nirlaba Indonesia (PUG-ONI), Bisnis Milik Keluarga Indonesia (PUG-BMKI) dan berbagai buku pedoman lainnya yang menyangkut good governance dan etika bisnis. Acara hari ini secara khusus membahas Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI), yang merupakan pemutakhiran dari PUG-KI sebelumnya di 2019.
“Pemutakhiran pedoman ini dilakukan agar selaras dengan perkembangan dan praktik governansi korporasi berstandar global, khususnya bagi korporasi yang terdaftar di pasar modal dan mengelola dana masyarakat, guna melindungi kepentingan dan memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan. Penerapan pedoman ini diharapkan akan dapat mendorong percepatan perkembangan pasar modal dan sektor jasa keuangan di Indonesia,” ujar Sesmenko Susiwijono.
Annual Report Award (ARA) pun akan dihelat guna mendorong penerapan keterbukaan informasi dan praktik-praktik GCG perusahaan terbuka setiap tahun, ajang tahunan yang sempat vakum beberapa tahun terakhir karena pandemi ini pun akan kembali diadakan di tahun 2023. Berbagai penguatan kriteria penilaian di bidang tata kelola korporasi mulai dilakukan, di mana PUG-KI yang baru akan menjadi titik tolak penyempurnaan kriteria penilaian ARA 2022.
“Pemerintah memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak terkait untuk dukungannya terhadap penyelenggaraan ARA 2022 ini. Saya juga berharap agar acara kali ini dapat memberikan sumbangsih yang berharga bagi kemajuan peningkatan tata kelola korporasi Indonesia,” tutup Sesmenko Susiwijono.
Turut hadir dalam acara ini yaitu antara lain Ketua Umum KNKG, Wakil Ketua Umum KNKG, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1 OJK, Sekretaris KNKG, Direktur Compliance, Corporate Secretary & Legal Bank CIMB Niaga, Koordinator Penyelenggaraan ARA 2022, dan Wakil Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI).
Sumber: ekon.go.id