Memoar “Duta Besar” Sawit Indonesia (Bagian CXXX)

Lahirnya pemerintahan Orde Baru disertai dengan dilansirnya program pembangunan yang dikenal dengan sebutan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang dimulai tahun 1968, membuat perkebunan kembali dilirik sebagai salah satu sektor paling berpotensi untuk menghasilkan devisa negara. Pembukaan areal baru di luar areal tradisioanl (Sumatera Utara, Aceh dan Lampung) terus terjadi.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan perkebunan diarahkan dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan sektor penghasil devisa negara. Langkah pertama dimulai dengan tambahan modal dan peningkatan kemampuan Kebun Besar Negara (PBN). Pemerintah terus mendorong pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Sampai tahun 1980, luas lahan mencapai 294.560 hektar dengan produksi crude palm oil (CPO) sebesar 721.172 ton.

Setelah itu, dimulailah langkah yang juga merupakan tonggak  baru pengelolaan perusahaan perkebunan di Indonesia, yaitu mengabungkan kekuatan Perkebunan Besar Negara dengan Perkebunan Rakyat. Di era 1970-an, pemerintah mengulirkan progran Perusahaan Inti Rakyat (PIR-Bun) atau NES (Nucleus Estate and Smallholder). Itulah cikal-bakal petani mengenal kelapa sawit. Pelaksanaan pola PIR dimulai pada 1977/1978 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Repelita II. PIR-Bun merupakan pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menunjuk perkebunan besar sebagai inti. Pihak inti membantu membangun perkebunan rakyat dan membimbing para pekebun sebagai plasma dan suatu sistem kerja sama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan.

Sumber : Derom Bangun

1 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like