Memoar “Duta Besar” Sawit Indonesia (Bagian CLXXVI)

Dewan membutuhkan dana untuk membiayai kegitan sehari-hari, seperti sewa kantor dan biaya adminitrasi. Untuk sewa kantor yang terletak dik gedung BII Plaza di jalan Thamrin pun agak susah. Sewa kantor seharga Rp. 50 juta satu bulan, jadi Rp. 600 juta satu tahun. Saya pernah berseloroh bahwa DMSI dengan keadaan keuangan yang terseok-seok tak mungkin membayar sewa kantor semahal ini. Lebih baik berkantor diluar saja. Seloroh saya itu diantangapi oleh Franky, “Bisalah nanti dicari”, kata dia menenangkan.

Orang Malaysia mengangap DMSI punya persaman dengan MPOB. Jadi, waktu saya berceramah di Malaysia, ada wartawan bertanya bagaimana DMSI ini dalam bahasa Inggris disebut Indonesian Palm Oil Board (IPOB). Saya jelaskan bahwa ada perbedaan antara MPOB dengan IPOB. Kalau dalam MPOB ada unsur pemerintah didalamnya dan ada kewenagan pemerintah, dalam IPOB hampir tidak ada keterlibatan pemerintah.

Baca Juga :   Dua Sekolah Binaan BGA Raih Penghargaan Adiwiyata Kabupaten Kotim

Dewan ini seperti telah saya utarakan di atas memiliki tugas yang sangat penting. Untuk menopang tugas itu, mana mungkin tanpa didukung dana yang memadai. Sementara itu dalam UU No. 18/2014 tentang Perkebunan tidak diatur bagaimana mekanisme pengumpulan dana yang disahkan parlemennya.

Sumber : Derom Bangun

1 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like